KALTIMPOST.ID, Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap nota penjelasan Wali Kota atas rancangan perubahan APBD 2024 telah berlangsung pada Senin (19/8).
Pembahasan ini menitikberatkan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, dengan perhatian khusus pada program-program super prioritas yang harus diselesaikan sebelum akhir tahun.
Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan, Muhaimin, menyatakan bahwa dalam sisa waktu sekitar tiga bulan di tahun 2024, tidak boleh ada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah dialokasikan dalam APBD Perubahan.
"Pekerjaan yang masih mendapat anggaran perubahan harus merupakan program super prioritas," tegasnya.
Muhaimin mengharapkan agar pembahasan mengenai rancangan APBD Perubahan 2024 dapat diselesaikan dengan cepat. Ia menargetkan agar dalam pekan ini, jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi dapat dituntaskan.
"Kami berharap pembahasan APBD perubahan bisa selesai sebelum masa jabatan anggota DPRD Balikpapan 2019-2024 berakhir," ujarnya.
Pentingnya penyelesaian pembahasan ini juga dikaitkan dengan masa jabatan anggota DPRD saat ini, yang hampir berakhir.
Menurut Muhaimin, jika pembahasan ditunda hingga anggota DPRD yang baru dilantik, prosesnya bisa memakan waktu lebih lama karena harus melalui penyusunan alat kelengkapan dewan terlebih dahulu.
Selain fokus pada APBD Perubahan 2024, Muhaimin juga menyinggung pembahasan APBD murni 2025 yang saat ini masih dalam proses.
Pembahasan ini menunggu penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
"Belum ada gambaran berapa nominal APBD 2025 selama belum ada KUA PPAS tersebut," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyelesaikan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 2025, namun perlu menunggu kesepakatan KUA PPAS antara Wali Kota dan DPRD untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut. (*)
Editor : Dwi Puspitarini