KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan mengajukan adanya insentif bagi kader posyandu. Ini sekaligus mendukung upaya penurunan kasus stunting di Kota Minyak.
Hal ini disampaikan Kepala DKK Balikpapan Alwiati kepada DPRD Balikpapan. Dia berharap, wakil rakyat juga memberi perhatian kepada kesejahteraan kader posyandu.
“Bagaimana meningkatkan kapasitas kader, selama ini kader tidak ada honornya,” ucapnya. Padahal selama ini mereka bekerja di lapangan dan ujung tombak DKK Balikpapan yang berada langsung dengan masyarakat.
Termasuk dalam hal penanganan kasus stunting. Kalau pun ada bantuan selama ini hanya diberikan dalam bentuk uang transportasi sebesar Rp 50.000. Berbeda dengan RT yang memiliki dana operasional.
“Kader selama ini benar-benar swadaya atau relawan saja,” katanya. DKK Balikpapan berharap, anggota dewan memperjuangkan dana insentif bagi kader posyandu. Sehingga ada anggaran khusus untuk mengoptimalkan peran kader.
Menurutnya dengan perhatian tersebut, kader bisa lebih intens untuk melakukan penimbangan dan mengawal keluarga-keluarga di lingkungan masing-masing. “Jumlah kunjungan ke posyandu rendah, harusnya peran kader itu secara aktif,” ujarnya.
Baca Juga: Kaltim Tuan Rumah Rakernas PSHT 2024, Eratkan Kesolidan dan Kembangkan Potensi
Misalnya ada yang terpantau tidak ke posyandu, maka harus dilakukan penjemputan. Kader datang ke rumah untuk mencari informasi dan mengajak agar warga yang memiliki balita aktif ke posyandu.
Terkait kebutuhan anggaran insentif kader posyandu, DKK Balikpapan memperkirakan sekitar Rp 10 miliar. “Total ada 1.788 RT di Balikpapan. Setiap RT memiliki lima kader posyandu dan butuh anggaran untuk posyandu,” tutupnya. (*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko