KALTIMPOST.ID, Pasangan calon (paslon) Rahmad Mas'ud-Bagus Susetyo beda pandangan saat debat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 Balikpapan terkait masalah kemiskinan.
Pandangan ini bermula ketika Bagus melemparkan isu program BPJS kelas tiga dan kemiskinan di Balikpapan kepada paslon nomor tiga Sabani-Syukri.
Menurut Bagus, masih banyak masyarakat Balikpapan yang berada di bawah garis kemiskinan. Maka bantuan program BPJS kelas tiga akan terus dilakukan terus.
“Menurut Bapak, apakah bantuan program BPJS ini akan diteruskan atau seperti apa yang bisa Anda lakukan?,” tanya Bagus.
Baca Juga: Praperadilan Ditolak, Penyidikan Kasus Korupsi PT KKT Jalan Terus
Pertanyaan itu, justru diputar balikan oleh Sabani. “Saya heran, kenapa jumlah orang miskin makin banyak? Apa yang dilakukan selama ini? Program-programnya apakah belum tepat sasaran? Ini yang perlu kita evaluasi,” cetus Sabani.
Masalahnya, berkaitan dengan program BPJS bukan bicara soal lanjut atau tidak. Justru yang harus dilihat bagaimana mengeliminir angka kemiskinan itu.
“Tapi bagaimana bisa membuka kesempatan lapangan pekerja memberikan bimbingan kepada usaha mikro kecil, menengah (UMKM) sehingga bisa menciptakan peluang sehingga masyarakat dapat meningkat kesejahteraannya,” papar Sabani.
Lanjutnya, dengan begitu BPJS-nya akan semakin menurun karena kesejahteraan masyarakat bisa menurun. Hal itu, dilakukan untuk mendorong masyarakat supaya bisa lebih mandiri.
Baca Juga: Bupati Mahulu Optimistis Pembangunan Gereja Katolik Stasi Santo Bonifasius Dapat Selesai Tepat Waktu
“Tinggal kita bagaimana memberikan akses sebaik-baiknya kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, klinik melalui intervensi pemerintah,” jelasnya.
Ia menekankan, tanpa adanya intervensi dari pemerintah maka kebijakan-kebijakan yang tidak memihak, justru itu akan mempersulit masyarakat.
Alhasil, kata Sabani, masyarakat akan mengalami ketergantungan dengan hal-hal demikian yang akan membuat masyarakat semakin pusing.
Syukri menambahkan, pemerintah selama ini kurang memerhatikan segmen masyarakat seperti penyapu jalan, dan pekerja upah yang di bawah UMK.
Baca Juga: Kuasa Hukum Pemohon, Desak Kejari Balikpapan untuk Tuntaskan Kasus Korupsi PT KKT
Dengan begitu, penyapu jalan dan pekerja pengangkut sampah harus menjadi perhatian. Sebab, ia masih harus dipotong untuk biaya BPJS.
“Penyapu jalan hanya menerima Rp 2.150.000, dan pengambil sampah Rp 2.700.000, yang masih dipotong 5 persen kita akan meng-cover biaya mereka itu,” tambahnya.
Lantas Rahmad, membantah pandangan Sabani mengenai persoalan angka kemiskinan di Balikpapan.
“Maaf bukannya saya mau menyinggung bapak sebagai mantan Sekda Provinsi Kalimantan Timur, masa tidak tau kalau angka kemiskinan di Balikpapan itu turun,” tutur Rahmad. Selain itu, angka pengangguran di Balikpapan juga sudah turun dan terbaik se-Kaltim.
Rahmad menyatakan, akan berkomitmen bahwa program BPJS akan disetarakan semuanya, baik yang pekerja maupun yang tidak.
“Ke depannya semua BPJS kelas 3 akan kita cover, sesuai dengan komitmen kita ke depan untuk menyejahterakan warga Balikpapan,” jelasnya.
Kendati demikian, Sabani menyatakan kalau dirinya sangat memahami data kemiskinan.
“Bukan saya yang tidak tahu data, tapi Bapak Bagus sendiri yang mengatakan bahwa kemiskinan di Balikpapan meningkat. Makanya saya memberikan penjelasan dan bukan saya tidak tahu data,” singgung Sabani. (*)
Dapatkan info dan berita update lain dari Kaltim Post. Gabung/join dengan klik >> Whatsapp Channel
Editor : Dwi Puspitarini