KALTIMPOST.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Minyak menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan Kantor DPRD Balikpapan, Jumat (21/2).
Mereka menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan rakyat, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Aksi dimulai dengan long march dari simpang empat Plaza Balikpapan menuju gedung DPRD. Sepanjang perjalanan, mahasiswa melakukan orasi menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Namun, hingga pukul 20.30 Wita, tidak ada perwakilan DPRD yang menemui massa aksi. Mahasiswa tetap bertahan, menuntut audiensi untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Aparat kepolisian yang berjaga berupaya melakukan negosiasi agar massa membubarkan diri secara tertib.
Ketegangan meningkat ketika mahasiswa tetap bertahan. Polisi akhirnya membubarkan massa dengan aksi dorong-dorongan, yang berujung pada pengejaran dan penangkapan salah satu peserta aksi. Water cannon sempat disiagakan dalam proses pembubaran.
Tuntutan Mahasiswa: Pendidikan dan Kesehatan Terpinggirkan
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Kota Minyak, Tion, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dianggap mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami menolak kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan pemerintah tidak menjadikan sektor tersebut sebagai prioritas,” tegas Tion.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi program makan bergizi gratis (MBG), yang menurut mereka justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengorbankan sektor lain yang lebih vital.
Sorotan Terhadap Kabinet Prabowo-Gibran dan UU Minerba
Dalam aksinya, mahasiswa juga menyoroti struktur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai terlalu gemuk, dengan jumlah menteri, wakil menteri, dan staf khusus yang dianggap berlebihan.
Tak hanya itu, mereka juga menolak Undang-Undang Minerba yang memungkinkan ormas keagamaan, perguruan tinggi, dan UMKM mendapatkan izin usaha pertambangan. Menurut mereka, kebijakan ini dapat memperparah kerusakan lingkungan, khususnya di Kalimantan Timur yang sudah terdampak akibat aktivitas tambang.
“Kami menilai kebijakan ini justru akan mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan memperburuk krisis lingkungan,” ujar Tion.
Baca Juga: Demo Indonesia Gelap di Balikpapan Berakhir Ricuh, Satu Mahasiswa Diamankan Petugas
Kritik terhadap Pemerintah Kota Balikpapan
Di tingkat lokal, mahasiswa menyoroti berbagai permasalahan di Balikpapan, mulai dari kecelakaan di Muara Rapak akibat kelalaian pemerintah dalam mengatur jam operasional kendaraan besar, hingga maraknya parkir liar di Kilo 15 yang telah menelan korban jiwa, termasuk mahasiswa STT Migas dan ITK.
Selain itu, mereka juga menuntut solusi konkret terhadap banjir dan krisis air bersih yang masih menjadi permasalahan utama di Balikpapan.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi berbagai persoalan ini. Jangan hanya berjanji, tetapi harus ada tindakan,” pungkas Tion.
Aksi Indonesia Gelap ini berlangsung hingga malam hari sebelum akhirnya dibubarkan oleh kepolisian. Meskipun terjadi insiden penangkapan satu mahasiswa, aksi ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.(*)
Editor : Thomas Priyandoko