Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan

Pelatihan Angkatan I P2SKPP Kaltim, Kepemimpinan Pancasila untuk Membangun Indonesia Berdaulat  

ADV • Kamis, 10 April 2025 | 19:55 WIB

 

 

PEMBERDAYAAN: Peserta pelatihan Kelompok 2 terdiri dari Ardiansyah AK SE, Novenandhana Hidayat Vijaya SE, Qomar Setiawan SE MSi, Satriyo Taufiq Dwi NB SSTP MH,  dan dr Heriyadi Suranta.   
PEMBERDAYAAN: Peserta pelatihan Kelompok 2 terdiri dari Ardiansyah AK SE, Novenandhana Hidayat Vijaya SE, Qomar Setiawan SE MSi, Satriyo Taufiq Dwi NB SSTP MH,  dan dr Heriyadi Suranta.  

 

INDONESIA sebagai bangsa besar yang tidak terpisahkan dan melahirkan semangat nasionalisme, mengakar serta tumbuh dalam sejarah perjuangan yang panjang. Semangat ini bukan sekadar kenangan masa lalu, melainkan fondasi utama kehidupan berbangsa yang harus terus dijaga dan diperkuat untuk membangun negeri yang adil, merdeka, dan bermartabat.

Kepemimpinan berbasis Pancasila merupakan jawaban atas tantangan multidimensional bangsa. Pemimpin yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman akan menghadirkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dalam setiap aspek kepemimpinannya.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut pemimpin untuk memiliki integritas spiritual, menjunjung tinggi etika dan moral dalam menjalankan amanah. Nilai Kemanusiaan menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, serta penghapusan diskriminasi dalam segala bentuknya.

Nilai Persatuan mengharuskan pemimpin menjadi pengikat keberagaman, bukan pemecah belah. Nilai Kerakyatan mewujudkan kepemimpinan yang inklusif, mendengarkan suara rakyat, dan menolak dominasi segelintir elite. Nilai Keadilan Sosial menjadi landasan utama bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada mereka yang paling membutuhkan.

Namun, dalam kenyataannya, banyak pemimpin hari ini kehilangan orientasi nilai. Kebijakan sering disandarkan pada kepentingan politik jangka pendek, bukan pada keberpihakan terhadap rakyat. Jabatan dijadikan alat mempertahankan kekuasaan, bukan instrumen pengabdian.

Akibatnya, kepercayaan publik melemah, partisipasi menurun, dan demokrasi mengalami stagnasi. Kepemimpinan sejati tidak tumbuh dari sorotan kamera dan atau diuh tepuk tangan kampanye. Pemimpin Pancasila adalah sosok yang melayani, bukan dilayani.

Ia berani mengambil keputusan yang sulit demi kepentingan rakyat, tidak silau pada kekuasaan, dan tidak tergoda kepentingan sesaat. Ia berpihak pada kebenaran dan ikhlas berbuat tanpa pamrih. Ia hadir sebagai representasi nurani rakyat yang memperjuangkan keadilan dan mendengarkan aspirasi.

Di tengah arus globalisasi menghadirkan tekanan multidimensi, tantangan ideologis dan budaya menjadi semakin nyata. Nilai pengaruh asing seperti individualisme ekstrem dan materialisme bisa mengikis jati diri bangsa jika tidak disaring dengan bijak.

Di sinilah peran penting Pancasila sebagai filter, bukan hanya simbol. Pemimpin yang berjiwa kuat secara ideologi akan mampu menyerap hal-hal positif dan tetap menjaga akar kepribadian bangsa. Ia tidak terjebak dalam euforia pembangunan yang mengabaikan lingkungan dan keadilan sosial. Juga sadar pembangunan yang sejati adalah pembangunan manusia yang utuh.

Pendidikan karakter menjadi fondasi penting dalam membentuk kepemimpinan ideal. Proses ini harus dimulai sejak usia dini, tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga. Media massa, baik cetak maupun digital wajib memainkan peran sebagai agen literasi nilai, bukan hanya saluran informasi sensasional.

Generasi muda sebagai penerus estafet kepemimpinan memiliki posisi strategis sebagai calon pemimpin masa depan. Mereka harus diberi ruang untuk berkontribusi, diajak berdialog dalam proses pembangunan, serta diberikan keteladanan nyata dari para pemimpin yang bersih dan bermoral.

Ketika nilai-nilai Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam diri generasi muda, mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh ideologi asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa.

Krisis nilai dalam masyarakat, tidak dapat diatasi hanya dengan regulasi. Diperlukan gerakan moral yang digerakkan oleh para pemimpin yang teladan dan kokoh secara etika. Pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi kuat dalam sikap dan konsisten dalam tindakan.

Sosok seperti ini akan menjadi penjaga moral bangsa di tengah derasnya arus pragmatisme dan politik kepentingan. Bangsa Indonesia memerlukan lebih dari sekadar pemimpin yang pandai mencitrakan diri. Yang dibutuhkan adalah pemimpin dengan integritas, keberanian, dan visi kebangsaan yang kuat.

Mereka yang tidak takut kehilangan kekuasaan demi membela kebenaran, dan tidak tergoda menggadaikan kedaulatan demi keuntungan sesaat.

Revitalisasi kepemimpinan Pancasila adalah langkah strategis yang harus dijalankan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui reformasi pendidikan karakter, perbaikan birokrasi yang bersih dan penguatan budaya politik yang sehat.

Kolaborasi lintas sektor—dari pendidik, tokoh agama, media, pegiat budaya hingga aparatur Negara harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang melahirkan pemimpin-pemimpin ideal.

Nilai Pancasila tidak pernah usang. Di tengah perubahan zaman yang cepat dan tak menentu, Pancasila tetap menjadi jangkar yang menguatkan bangsa agar tidak kehilangan arah. Jawaban atas tantangan kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, disintegrasi sosial, dan radikalisme tidak bisa dilepaskan dari keberanian kita untuk kembali kepada nilai-nilai asli bangsa sendiri.

Dalam Pancasila, kita menemukan panduan tentang kepemimpinan yang bukan hanya efektif secara administratif, tetapi juga visioner, berkarakter, dan bermoral tinggi.

Melalui kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai ini, Indonesia bisa membangun kedaulatan sejati berdiri kokoh sebagai bangsa besar dan melangkah lebih percaya diri ditengah persaingan global, bukan hanya karena jumlah penduduk atau kekayaan alam, tetapi karena kekuatan nilai, karakter, dan keteladanan para pemimpinnya. (pms/pus/kri)

 

Editor : Sukri Sikki
#pelatihan #kepemimpinan #pancasila