KALTIMPOST.ID, Universitas Balikpapan (Uniba) menyambut positif program pembebasan uang kuliah lewat Gratispol yang digagas Pemprov Kaltim.
Rektor Uniba Dr Isradi Zainal, menilai program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan dan patut disyukuri masyarakat.
“Sebagai warga, kita patut bersyukur. Apa yang dilakukan pemerintah ini berangkat dari niat baik untuk masyarakat,” kata Isradi, Jumat (25/4).
Gratispol merupakan program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru di Kaltim.
Program ini ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi sejumlah persyaratan, seperti berdomisili minimal tiga tahun di Kaltim dan memenuhi batas usia maksimal studi kurang 25 tahun untuk jenjang S1 dan kurang 35 tahun untuk S2.
Menurut Isradi, mekanisme program sudah melalui diskusi bersama para pimpinan perguruan tinggi se-Kalimantan Timur dan disusun oleh tim transisi yang dibentuk Gubernur Kaltim.
“Semua rektor sudah diundang, sudah disampaikan mekanismenya dan kami sepakat. Jadi ini bukan keputusan sepihak, ini produk bersama,” ujarnya.
Isradi menilai, persyaratan yang ditetapkan tidaklah rumit dan masih dalam batas kewajaran.
Ia bahkan menyebutnya sebagai syarat normatif yang umum dijumpai dalam beasiswa manapun.
“Contohnya batas umur untuk S1 maksimal 25 tahun. Ya memang begitu harusnya. Masa kuliah S1 umur 30 tahun? Itu kan bisa mengganggu asas manfaat pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa ketentuan teknis, seperti pengiriman data mahasiswa penerima beasiswa dari kampus ke pemerintah provinsi, sudah sesuai dan tak menambah beban kampus secara signifikan.
Data yang dikirim mencakup nama mahasiswa baru beserta Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dan diverifikasi berdasarkan kriteria domisili dan usia.
“Yang ngasih data ya kampus, lalu diverifikasi. Itu biasa, tidak ada yang rumit,” katanya.
Meski demikian, Isradi tak menutup mata terhadap kekurangan dalam implementasi awal Gratispol.
Namun, ia menekankan bahwa kelemahan itu merupakan bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.
“Setiap program pasti ada kekurangan, tapi selama pemerintah terbuka terhadap masukan dan memperbaiki, itu sangat positif,” ujarnya.
Ia menyebut tim transisi yang ditunjuk oleh gubernur sebagai pihak yang responsif dan profesional.
Salah satu contoh yang ia soroti ialah perubahan kebijakan setelah menerima kritik dari kalangan kampus.
“Awalnya, Gratispol hanya untuk mahasiswa unggul. Setelah banyak masukan, akhirnya dibuka juga untuk mahasiswa yang nilainya cukup, bahkan yang hanya memenuhi syarat minimal diberi waktu dua tahun untuk memperbaiki,” katanya.
Isradi menjelaskan bahwa Uniba bisa menerima hingga 2.000 mahasiswa baru setiap tahunnya. Namun, ia menyadari, tidak semua mahasiswa akan bisa dibiayai lewat Gratispol, mengingat anggaran terbatas.
“Kampus tetap harus menyesuaikan antara yang diterima dan fakta di lapangan. Misalnya, kampus klaim menerima 500, tapi data riil hanya 300, ya 200-nya itu yang akan dipertanyakan,” ujarnya.
Meski Gratispol hanya mencakup biaya SPP atau UKT, Isradi menilai langkah ini sudah sangat membantu mahasiswa.
Ia berharap ke depan program serupa bisa diperluas hingga mencakup biaya non-SPP seperti uang gedung atau fasilitas kampus lainnya.
“Belum semuanya dibiayai, baru SPP. Tapi ke depan bisa saja diperluas, tergantung kesiapan anggaran,” kata Isradi.
Pimpinan tertinggi Uniba itu juga menyoroti pentingnya keberlanjutan beasiswa berdasarkan kebutuhan strategis.
Ia mencontohkan, untuk jenjang doktoral, pemerintah sebaiknya memberi prioritas kepada dosen atau tenaga pengajar.
“Kalau doktor hanya untuk pekerja biasa yang tidak berkaitan dengan akademik, asas manfaatnya bisa diragukan. Tapi kalau dosen, ya harus didorong. Kampus butuh banyak doktor,” ujarnya.
Isradi menegaskan bahwa Gratispol bukanlah satu-satunya sumber beasiswa.
Mahasiswa tetap bisa memilih beasiswa lain seperti Beasiswa KIP atau Beasiswa Bayan, selama tidak tumpang tindih.
“Yang tidak boleh itu double. Kalau sudah ambil Gratispol, tidak bisa ambil beasiswa lain,” katanya.
Meski demikian, ia menilai semua jenis beasiswa memiliki karakter dan keunggulannya masing-masing. Karena itu, mahasiswa harus cermat memilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadi.
“Beasiswa itu banyak. Ada yang full, ada yang khusus untuk orang miskin, ada juga yang untuk prestasi. Gratispol ini hanya salah satu alternatif,” ujarnya.
Di akhir wawancara, Isradi mengajak masyarakat untuk melihat Gratispol secara objektif, tidak membanding-bandingkan dengan program sebelumnya, apalagi mempolitisasi.
“Semua kebijakan punya kelebihan dan kekurangan. Jangan hanya membandingkan zaman dulu lebih baik atau sekarang lebih baik. Semua ada konteksnya. Yang penting, kita tahu niat pemerintah itu baik,” katanya.
Editor : Hernawati