KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Balikpapan 2024 mencapai Rp 614 miliar. Hal ini menjadi sorotan wakil rakyat kepada Pemkot Balikpapan selaku pengguna anggaran.
Meski serapan anggaran secara umum sudah baik karena mencapai 80 persen dari rencana. Fraksi Gabungan PKS dan PPP melihat perlu perhatian lebih pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki anggaran besar.
“Contoh bidang pendidikan, serapan anggaran hanya 87,2 persen dan Silpa sebesar Rp 133 miliar,” kata Ketua Fraksi Gabungan PKS dan PPP Jafar Sidik.
Sebagai informasi, DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna pada Senin (7/7). Agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan wali kota atas raperda pertanggungjawaban APBD 2024.
Kemudian bidang kesehatan serapan anggaran hanya 73,7 dan tersisa Rp 181 miliar yang masuk Silpa. “Kedua unsur ini saja sudah menyumbang Silpa Rp 314 miliar,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan serapan belanja bantuan sosial (bansos) yang terserap tidak maksimal. Adapun anggaran bansos tersedia Rp 6,37 miliar.
Namun kenyataannya hanya mampu terealisasi Rp 4,19 miliar atau 65 persen. “Perlu evaluasi apa kendalanya, padahal belanja bansos sangat membantu dan diharapkan masyarakat,” imbuhnya.
Belanja modal juga menjadi penyumbang besar dalam Silpa APBD 2024. Jafar menyebutkan, belanja modal mencapai Rp 1,44 triliun dengan hasil akhir Silpa Rp 207 miliar.
“Ini menyumbang lebih dari 30 persen angka Silpa 2024,” tuturnya. Fraksi PKS dan PPP berpendapat, Pemkot Balikpapan masih kurang cermat dalam menyusun rencana belanja modal.
“Terkait Silpa, kami melihat salah satunya karena perpanjangan pelaksanaan pekerja Rp 95 miliar,” ujarnya. Solusinya perlu evaluasi dan pengawasan dalam pemilihan vendor. Antisipasi terjadi pekerjaan molor. (*)
Editor : Duito Susanto