KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Presiden Prabowo telah meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pekan lalu. Orang nomor satu di Tanah Air ini mengatakan, kucuran dana untuk KKMP bisa menggunakan dana desa.
Namun kenyataannya saat ini, modal untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) harus mengandalkan biaya mandiri. Sesuai dengan kemampuan anggota koperasi.
Baca Juga: Kemenag Balikpapan Gelar FGD sebagai Respons Hadirnya IKN untuk Mendeteksi Konflik Keagamaan
Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Balikpapan Herurresandy Setya Kusuma mengatakan, jika desa memiliki dana desa. Sedangkan dana kelurahan hanya mencakup pengelolaan lingkungan di kewenangan pemerintah.
“Kalau untuk kepentingan badan usaha atau badan hukum seperti koperasi ini belum ada,” katanya kepada Kaltim Post. Sehingga untuk mempercepat kucuran modal, koperasi bisa mengajukan pembiayaan ke perbankan.
Menurutnya itu solusi yang paling nyata dan bisa terealisasi. Teknisnya, koperasi mengajukan plafon pembiayaan kepada perbankan.
“Mereka pasti akan diprioritaskan oleh BUMN Himbara. Apalagi ini kepentingan untuk Koperasi Merah Putih,” ucapnya. Nanti perbankan akan menilai dan verifikasi koperasi.
Sebagai contoh usaha distribusi elpiji. KKMP bisa mengukur dulu berapa kebutuhan yang bisa disalurkan di satu wilayah kelurahan tersebut.
“Berapa plafon yang dibutuhkan itulah yang diajukan,” tuturnya. Setiap koperasi tentu bisa memiliki plafon pembiayaan yang berbeda. Tergantung dari kebutuhan dan jenis usaha.
Seperti untuk penyaluran elpiji, KKMP akan bekerja sama atau kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga. Heru mengingatkan, hal terpenting bagi pengurus KKMP yakni menganalisa pasar di wilayah masing-masing.
Baca Juga: Tragis! SD Swasta di Balikpapan Ini Tidak “Kebagian” Siswa Baru Tahun Ini, Diduga Akibat Persaingan?
“Nanti mana kemitraan yang dibutuhkan akan kami hadirkan ke mereka. Keputusan kembali ke pengurus koperasi,” ujarnya. Pihaknya memantau perkembangan KKMP dalam kurun waktu enam bulan ke depan.
Target evaluasi di akhir tahun harus ada usaha-usaha yang berjalan. “Ajang enam bulan ini yang menentukan. Bagaimana mereka mengelola anggaran,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi