KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pembahasan raperda RPJMD 2025-2029 kembali dibahas dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan, Kamis (31/7). Agenda mendengar pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan wali kota.
Dalam kesempatan ini, secara umum fraksi-fraksi menyoroti program berkelanjutan yang diusung dari RPJMD sebelumnya. Seperti fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Golkar diwakili oleh Suryani mengatakan, pihaknya setuju dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Artinya membutuhkan upaya meningkatkan sektor pendidikan.
“Ini berkaitan dengan aspek sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan inovasi dalam pembelajaran,” katanya.
Fraksi Golkar mendukung upaya pengembangan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan.
“Terutama pembangunan puskesmas baru dan peningkatan kualitas puskesmas yang sudah ada,” tuturnya.
Peningkatan SDM kesehatan dan teknologi kesehatan agar menciptakan masyarakat yang sehat di masa mendatang.
Sementara Fraksi NasDem diwakili Siska Anggraini menyoroti angka tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,22 persen. Dia meminta Pemkot Balikpapan berupaya membuka lapangan kerja.
“Misalnya bekerja sama dengan perusahaan membuka lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas untuk mengurangi pengangguran,” sebutnya. Serta beberapa poin penting lain yang menjadi catatan.
Seperti meningkatkan layanan kesehatan pendidikan dan penanganan stunting secara terintegrasi. “Penyediaan air bersih sehat dan merata, pengendalian banjir, dan sebagainya,” ucapnya.
Serta pemandangan umum dari Fraksi PKB Include Hanura dan Demokrat yang diwakili Taufik Qul Rahman. Dia menyoroti OPD yang tidak menyerap anggaran secara optimal dan tidak berkontribusi kepada PAD.
“Fraksi kami meminta evaluasi lagi sebelum rapat KUPAS dan rapat APBD perubahan 2025 dan APBD murni 2026,” sebutnya. Menurutnya berdasarkan hasil sidak dan RDP tidak selaras dgn SKPD dinas terkait.
Kemudian Pemkot Balikpapan diminta melalukan skala prioritas baik kegiatan fisik dan nonfisik. “Tentu dengan melihat kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya. (*)
Editor : Duito Susanto