KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo membeberkan rencana postur APBD Tahun Anggaran 2026. Ini disampaikan dalam rapat paripurna agenda nota penjelasan raperda APBD 2026, Jumat (12/9).
Kegiatan ini berlokasi di Gedung Parkir Klandasan. Pemkot Balikpapan menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 3,83 triliun pada 2026.
Bagus menjelaskan, pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,58 triliun dan pendapatan transfer Rp 2,25 triliun. Hingga pendapatan lain yang sah Rp 4,5 miliar.
Misalnya untuk PAD, porsi terbesar tetap disumbang oleh pajak daerah sebesar Rp 1,33 triliun dan retribusi daerah Rp 171,83 miliar. Lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 24 miliar dan pendapatan lain yang sah Rp 52,16 miliar.
“Selanjutnya pendapatan transfer diproyeksikan berasal dari pemerintah pusat Rp 1,87 triliun dan transfer antar daerah Rp 373,68 miliar,” bebernya.
Selanjutnya, Pemkot Balikpapan mengalokasikan anggaran belanja daerah 2026 Rp 4,28 triliun. Pihaknya fokus pada sektor-sektor strategis. Seperti pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur perkotaan, penguatan ekonomi lokal, peningkatan ketahanan pangan. Serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“APBD 2026 kami susun dengan orientasi kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus memberi dampak langsung,” ungkapnya. Terutama yang terkait bidang pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
“Itu semua untuk menunjang aktivitas warga,” ucapnya. Dia menjamin, postur APBD 2026 tetap berimbang. Baik pendapatan daerah dan belanja daerah.
Ada pun selisih kebutuhan ditutup melalui pembiayaan daerah. “Salah satunya perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 sebesar Rp 450 miliar,” imbuhnya.
Dia menambahkan, Pemkot Balikpapan mengarahkan APBD 2026 untuk tetap menjaga stabilitas keuangan daerah. Sekaligus memperkuat fondasi pembangunan menuju kota yang modern, inklusif, dan berdaya saing.
Terlebih, Balikpapan berada pada posisi strategis sebagai kota penyangga IKN. “Kami harus memastikan arah pembangunan kota tetap konsisten dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tandasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani