KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Tahun ini, Balikpapan seharusnya mendapat dana transfer daerah dari pemerintah pusat hingga Rp 440 miliar. Namun hingga kini, realisasi anggaran yang diterima baru Rp 99 miliar.
Artinya masih ada kekurangan lebih dari Rp 300 miliar. “Terkait masalah ini, kami sempat bertanya kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” kata Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri.
Sayangnya tak ada kepastian ada atau tidak penambahan dana yang belum tersalurkan. Sehingga kesannya Pemkot Balikpapan menunggu saja.
“Sepertinya memang tidak ada lagi tambahan untuk transfer pusat atas kekurangan itu,” ucapnya. Melihat kondisi keuangan negara yang terbatas. Hal ini sangat disayangkan wakil rakyat di legislatif.
“Padahal rencana ini sudah masuk dalam batang tubuh (APBD 2025). Mungkin kami akhirnya terpaksa membatalkan beberapa lelang,” bebernya. Namun yang pasti mengurangi kegiatan yang tidak mendesak.
Seperti perjalanan dinas sampai kegiatan seremonial yang terdampak efisiensi. Alwi berharap besar kepada BPPDRD untuk bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sehingga ketika ada pemangkasan dana transfer antar daerah tidak begitu terdampak. Sebab ada PAD yang turut menopang keuangan daerah. Tahun ini PAD Balikpapan sebesar Rp 1,3 triliun.
Kemudian tahun depan ditarget Rp 1,5 triliun. Ada pun proyeksi PAD naik sebesar Rp 200 miliar per tahun. Sehingga pada 2030 mendatang PAD Balikpapan bisa mencapai hingga Rp 2 triliun.
Walau terbaru penyesuaian PBB terpaksa ditunda, menurutnya tidak masalah demi kepentingan masyarakat. “PBB jangan naik dulu karena situasi ekonomi masyarakat tidak baik,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani