KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Penataan kabel bawah tanah saat ini dalam kajian akademik. Komisi III bersama akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). Draft awal kajian ini telah dibahas melalui focus group discussion (FGD).
Legislatif mengundang OPD dan provider terkait. Di antaranya PT Telkom, PT PLN, dan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Mereka yang selama ini memiliki utilitas kabel di Kota Minyak.
Komisi III kecewa salah satu pihak yakni PT Telkom tidak hadir dalam diskusi. “Padahal undangan sudah disampaikan ke Telkom yang punya semua kabel tidak tertata hari ini,” kata Sekretaris Komisi III Ari Sanda.
Dia turut mengesalkan agenda penting ini tidak mendapat respons dari instansi tersebut. Mereka tanpa ada kabar atau perwakilan.
"Kami akan kejar terus tentang persoalan kabel ini karena estetika kota sudah terlihat tidak baik-baik saja," bebernya. Itu bisa terlihat sepanjang jalan di berbagai penjuru kota.
"Banyak kabel yang sudah tidak berfungsi tapi masih terpasang. Jadi mengganggu kenyamanan kota," ungkapnya. Bahkan dia menyebut Telkom memang agak sedikit bandel.
Mengingat ada undangan forum resmi dari sekelas DPRD Balikpapan saja tidak hadir. Sehingga wakil rakyat sulit berkomunikasi menyampaikan hal-hal strategis.
"Ini terkait membangun kota ke depan ingin menertibkan kabel utilitas yang masih bergantungan," tuturnya. Dia bercerita masalahnya bukan 2-3 kali Telkom kerap diundang tetapi tidak hadir.
DPRD Balikpapan akan terus berupaya demi perencanaan kota Balikpapan tanpa kabel. Sebab Telkom yang paling banyak memiliki jaringan utilitas.
"Satu tiang bisa bercabang entah telpon, WiFi, dan lainnya," ucapnya. Sementara dari diskusi ini untuk membahas secara teknis. Misal langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menata kabel bawah tanah.
Maka dia berharap, Telkom bersedia kooperatif dan komunikatif dengan Pemkot Balikpapan. "Kalau pihak Telkom hadir mungkin kita bisa dapat titik tamunya," pungkasya. (*)
Editor : Duito Susanto