BALIKPAPAN - Selain melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga memiliki program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
Mengingat jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) telah mencapai 26,9 juta unit. Program BSPS untuk membantu masyarakat melakukan perbaikan menjadi rumah layak huni.
Sekretaris Ditjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Nasrullah bertandang langsung ke Balikpapan, Rabu (15/10). Tujuannya mendengarkan kendala dalam penerapan BSPS di daerah.
“Saya melihat ada ketidaksinkronan antara data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) dengan data real di lapangan,” ucapnya. Itu berpengaruh pada pemberian BSPS agar tepat sasaran.
“Ini yang membuat proses verifikasi untuk BSPS agak terhambat karena harus mencocokkan data ini,” katanya. Dia memberi contoh, misal data yang disajikan terdapat 100 penerima manfaat.
Namun ternyata setelah verifikasi hanya ada 40 penerima yang sesuai dengan persyaratan. Kemudian hambatan dari sisi kelayakan rumah. Misalnya saat verifikasi rumah tidak reyot atau kumuh sebagai RTLH.
Lalu melihat kondisi penerima bantuan. “Mau dikatakan rumah tidak layak huni, tetapi di situ punya mobil,” imbuhnya. Artinya calon penerima bantuan dianggap mampu. Hingga syarat lainnya harus kepemilikan sendiri.
Rencananya tahun depan, kuota BSPS tersedia 400 ribu unit rumah dari pemerintah. Ini mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat dari kuota saat ini sebesar 45 ribu unit rumah.
Nasrullah menyebutkan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. “Kami minta mereka membuka slot untuk rehabilitasi rumah,” tuturnya.
Mengatasi backlog tidak harus dengan membangun unit baru. Melainkan termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Pihaknya akan berupaya melibatkan stakeholder untuk membantu realisasi BSPS.
Seperti memanfaatkan corporate social responsibility (CSR). Sehingga turut mendukung penyediaan rumah layak huni. “Semua kita libatkan untuk saling mendukung program ini,” ujarnya.
Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah berkontribusi dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Khususnya realisasi program BSPS. “Total dari Pemprov Kaltim 100 unit rumah,” ujarnya.
Selanjutnya dari Pemkot Samarinda 377 unit, Pemkot Balikpapan 100 unit, dan Pemkot Bontang 59 unit. Selain Kaltim, koordinasi juga dilakukan dengan Pemprov Kaltara dan Pemprov Kalsel.
Pemprov Kalsel sudah menyelesaikan pembangunan 12 unit, Pemkot Banjarmasin 177 unit, dan Pemkot Banjar Baru 101 unit. Serta Pemprov Kaltara 16 unit, Pemkot Tarakan 135 unit, Pemkab Bulungan 22 unit.
Editor : Muhammad Ridhuan