KALTIMPOST.ID, Sejak lama masalah lingkungan dan sampah di berbagai daerah di Indonesia terus menjadi momok. Sampah yang dihasilkan terus bertambah, sampah di TPA semakin menggunung, sementara sistem pengolahannya belum memadai. Termasuk di Kota Balikpapan.
Berbagai upaya pengolahan sampah di tingkat warga, perlu digalakkan. Namun program pengelolaan sampah tersebut seringkali masih bersifat seremonial dan sesaat. Banyak bank sampah yang mati dan tak dilanjutkan.
Namun, berbeda dengan warga RT 21 Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur, yang membuktikan bahwa sistem yang nyata dan berkelanjutan bisa tumbuh dari akar rumput. Selama lebih dari satu dekade, mereka telah membangun ekosistem daur ulang yang mengagumkan.
Pengelolaan Sampah ala Warga RT 21
Inisiatif warga RT 21 sangat komprehensif. Sampah dipilah sejak dari rumah dan disetor ke Bank Sampah Barokah 21. Dari sana, sampah dijual kepada pengepul dan menghasilkan rupiah. Setiap bulannya bank sampah bisa menerima hingga ratusan kg sampah dari seluruh warga.
Untuk sampah organik, mereka memanfaatkannya menjadi dua bentuk pengolahan. Pertama diolah menjadi kompos melalui sistem pengomposan komunal yang bisa diisi dan dipanen oleh warga setempat. Sementara sampah organik yang masih bagus diolah menjadi eco enzyme.
Tak berhenti di sana, sampah non-ekonomis seperti bungkus plastik sachet yang tidak terjual diolah lagi menjadi aneka produk cantik dan layak pakai, mulai dari tas, dompet, dan aksesori. Sementara sampah plastik sisanya dijadikan sebagai ekobrik.
Kualitas karya mereka tak perlu diragukan lagi. Dinas Perpustakaan Kota Balikpapan bahkan pernah memesan produk mereka. Tapi setelah itu, pemasaran dan distribusi produk masih terkendala.
Ketua RT 21 Manggar Baru Farida Kartika mengaku pernah berkomunikasi dengan Pemkot Balikpapan melalui dinas terkait. Namun belum ada tindak lanjut.
“Selama ini kami pemasaran hanya dari mulut ke mulut dan lewat Instagram. Kami ya berharapnya dapat support dari Pemerintah Kota Balikpapan, apalagi ini kan produk lokal dan upaya mengurangi sampah,” katanya kepada Kaltim Post belum lama ini.
Menurut Farida, alih-alih pemerintahan selalu memesan souvenir dari luar dengan biaya yang besar tiap event, lebih baik memberdayakan masyarakat lokal. Selain mengurangi sampah, warga produktif, ekonomi di dalam daerah juga berjalam.
Butuh Dukungan Berkelanjutan
Yang dilakukan RT 21 bukan gerakan musiman. Sistem mereka yang membuat kerajinan itu, telah berjalan rutin melalui pertemuan Dasa Wisma & PKK. Sekitar dua pekan sekali. Sayangnya, dukungan yang mereka rasakan seringkali bersifat parsial.
Bagi Farida, dukungan pengelolaan sampah di tingkat warga dari pemerintah masih bersifat seremonial dan sesaat. Belum ada dukungan berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat sampai tuntas.
“Kalau ada lomba atau event, mulai ramai. Tapi habis itu, hilang. Warga ditinggalkan. Harapannya ada follow-up, bukan cuma sekali lewat setelah itu sudah,” tambah Farida.
Warga Butuh Pemerintah
Masalah pemasaran bukan hanya soal menjual produk, tapi tentang menghargai upaya warga membangun sistem sirkular. Tanpa jembatan ke pasar yang lebih luas, produksi kerajinan bisa mandek, dan semangat warga berisiko ikut surut.
Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah sebagai dukungan. Mulai dari bimbingan pemasaran memfasilitasi untuk masuk ke platform digital seperti Shopee atau Tokopedia. Menyediakan etalase khusus UMKM lingkungan di event resmi kota.
Dukungan promosi dari kanal resmi pemerintah, hingga komitmen instansi pemerintah untuk membeli produk warga sebagai souvenir, dan masih banyak lagi. Dialog bersama warga tentu sangat diperlukan.
Balikpapan sering mendapat citra sebagai kota yang peduli lingkungan. Kisah RT 21 adalah sedikit cerita lain di balik citra tersebut. Kepedulian tidak cukup jika tidak dibarengi sistem dukungan yang berkelanjutan.
Mereka hanya butuh dukungan nyata untuk sistem yang sudah terbukti berjalan: pengelolaan sampah yang mandiri, rapi, dan produktif.
“Kalau ada pemasaran, produksi kami bisa konsisten. Warga semangat, dan program jalan terus. Tapi kalau dibiarkan, ya sayang… Akhirnya berhenti karena nggak ada yang beli,” tutup Farida.
Jika setiap RT diberi ruang dan jembatan yang sama, mungkin Balikpapan tidak perlu pusing dengan sampah. Tapi untuk itu terjadi, dukungan pemerintah tidak boleh setengah-setengah.
Editor : Hernawati