Sekretaris Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan, tentu ada perbedaan biaya setiap porsi MBG. Misalnya pada daerah penghasil pangan dan dengan daerah yang harus mengandalkan impor lokal.
Dia memberi contoh di Jawa yang lebih melimpah stok bahan pangan mulai dari beras, sayur, sampai telur. Sehingga mungkin masih cukup membuat MBG dengan dana Rp 10-12 ribu per porsi.
“Sementara kita harus ada penyesuaian karena sebagian besar hasil pangan dari luar daerah,” ucapnya. Ini perlu agar peminat yang mendirikan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) semakin banyak di Kota Minyak.
Kalau sekarang mungkin orang masih berhitung tidak masuk dengan harga Rp 12 ribu per porsi. Akhirnya banyak yang menahan diri dulu untuk meluncurkan SPPG.
“Harus ada intervensi dari pemerintah pusat supaya bisa merata di seluruh Indonesia,” harapnya. Terkait usulan penyesuaian harga ini, Pemkot Balikpapan sudah menyampaikan kepada Satgas Kepresidenan.
“Kami jelaskan kalau Balikpapan bukan daerah penghasil pangan dan ada deviasi harga,” sebutnya. Beberapa kali pertemuan sudah dibahas tentang suplai rantai makanan di Balikpapan.
Hampir semua kebutuhan pangan harus impor lokal. Akhirnya menimbulkan kenaikan harga di pasar. Itu yang membuat harga pangan lebih mahal di Balikpapan. Sedangkan pengusaha kadang lebih berpikir benefit.
“Telur juga harganya tiba-tiba fluktuatif naik. Sementara kan ada kadar gizi yang harus dipenuhi kepada siswa,” bebernya. Jika terjadi lonjakan kebutuhan pangan, dampak panjang akan berpengaruh terhadap harga.
“Kalau kebutuhan pangan semakin banyak berarti kita mengimpor dari luar daerah dan harga akan naik,” imbuhnya. Itu yang diyakini tidak akan mencukupi jika setiap porsi hanya mendapat Rp 12 ribu.
Belum lagi memikirkan dampak terhadap inflasi daerah. Ada banyak hal yang dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan lokal. “Sementara cabai dan kangkung saja masih bisa menimbulkan inflasi,” jelasnya.
Kemudian harga beras yang kenyataannya di lapangan sudah melebihi harga eceran tertinggi. Muhaimin berharap semua pihak berkoordinasi dan saling sinergi.
“Program ini memang masih banyak kekurangannya. Tapi harus didorong supaya pemenuhannya bisa dilakukan,” ucapnya. Dia menambahkan perlu pertemuan beberapa kali lagi untuk pelaksanaan MBG tahun depan.
Terutama ada satuan tugas pangan di Balikpapan. “Supaya bisa menekan harga beras dan pangan lainnya dipakai MBG bisa terjangkau. Tidak boleh ada kenaikan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani