BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan mengejar perluasan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG). Ini dalam rangka pemenuhan gizi bagi anak-anak di Kota Minyak.
“Evaluasi perlu kita lakukan karena baru sekitar 17 persen penerima manfaat di Balikpapan. Itu merupakan siswa mulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP,” kata Sekretaris Kota Balikpapan Muhaimin.
Bahkan, menurutnya, untuk Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) belum tersentuh sama sekali. Seperti diketahui, program MBG mulai berjalan di Balikpapan sekitar Februari 2025.
Total penerima masih sekitar 30 ribu siswa dari total 150 ribu siswa. Dia berharap jangkauan pendirian satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bisa lebih luas. Dia menyebutkan pendaftar calon SPPG sebenarnya banyak.
Namun untuk memenuhi persyaratan itu sangat sulit. “Misalnya harus punya sarjana kesehatan lingkungan dan ahli gizi,” ungkapnya. Jadi ada kendala dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM) juga.
Artinya, syarat administrasi atau syarat utama yang diperlukan belum dapat terpenuhi. “Semoga lebih banyak lagi lah para pelaku usaha yang tertarik dan melengkapi persyaratan,” imbuhnya.
Pihaknya berharap tahun depan bisa terpenuhi paling tidak minimal 50 persen dari total kebutuhan 65 SPPG. “Cakupan MBG benar-benar optimal dirasakan oleh masyarakat Balikpapan,” ucapnya.
Muhaimin mengaku masih banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan MBG. Belum lagi dari sisi guru, ternyata harus aktif mengumpulkan ompreng atau wadah makan siswa.
Ini juga menambah tugas baru bagi guru yang selama ini sudah sangat banyak. Kemudian waktu antara jam belajar dan makanan datang terdapat jeda setengah jam. Itu pun kan makanan harus disimpan.
“Kita butuh tempat penyimpanan yang layak supaya pada saat dikonsumsi masih bagus,” ungkapnya. Kalau ditaruh di luar kadang-kadang ada serangga atau hewan lainnya bisa membahayakan.
Berbagai tantangan ini masih menjadi PR bersama. Maka pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. Termasuk SPPG Polda Kaltim yang selama ini sudah berjalan baik.
“Semoga bisa menjadi rujukan atau role model bagi SPPG yang lain. Supaya bisa beroperasional sesuai dengan ketentuan,” tandasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki