KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pembahasan raperda APBD 2026 sudah selesai. Namun surat resmi dari menteri keuangan mempertegas adanya kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD).
Sehingga mengubah komposisi rancangan APBD 2026 seperti disampaikan wali kota melalui surat pada 7 Oktober 2025. Maka raperda APBD 2026 harus dibahas kembali.
Rasionalisasi dampak dari penyesuaian kebijakan alokasi TKD. “Jadi melalui paripurna ini disampaikan perubahan nota penjelasan wali kota,” kata Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri.
Seperti pendapatan daerah dari Rp 3,8 triliun turun menjadi Rp 2,95 triliun. Termasuk dana bagi hasil (DBH) dan pendapatan lainnya. “Kami juga pusing karena program prioritas harus dikurangi. Walau tidak dipangkas habis,” sebutnya.
Dia bersyukur, Balikpapan masih ditopang pendapatan asli daerah (PAD) dengan target tahun ini sebesar Rp 1,35 triliun. “Untungnya dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, Balikpapan menempati posisi teratas,” ujarnya.
Sehingga walau ada pemotongan DBH, Balikpapan bisa terbantu dari PAD. Alwi menjelaskan, pembahasan APBD 2026 akan berlanjut kembali. Khususnya antara Banggar DPRD Balikpapan dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Kami bekerja intensif untuk memastikan efisiensi anggaran tepat sasaran tanpa mengorbankan program prioritas,” bebernya. Alwi mempersilahkan fraksi-fraksi untuk menelaah nota penjelasan wali kota terbaru.
Kemudian saran dan masukan akan dituangkan dalam pemandangan umum sampai pemandangan akhir. Dia berharap penyusunan raperda APBD 2026 paska penyesuaian TKD bisa selesai secepatnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo