KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKS dan PPP DPRD Balikpapan mencermati beberapa hal dalam perubahan nota penjelasan wali kota terhadap raperda APBD 2026. Akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).
Kini pendapatan transfer turun dari Rp 2,25 triliun menjadi Rp 1,36 triliun atau turun hingga 39,5 persen. Anggota Fraksi Gabungan PKS dan PPP Ari Sanda mengatakan, Pemkot Balikpapan harus berupaya lebih.
“Bagaimana meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar porsi pemangkasan dana TKD tidak terlalu besar untuk Balikpapan,” ungkapnya.
Menurutnya pemangkasan ini akan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal dan kemampuan pembiayaan daerah 2026. Pemkot Balikpapan harus menjaga keseimbangan antara keduanya.
“Kemudian pendapatan daerah dari semula Rp 3,83 triliun menjadi Rp 2,95 triliun atau turun 22,9 persen,” sebutnya. Ini berimbas terhadap belanja daerah yang semula Rp 4,28 triliun menjadi Rp 3,36 triliun.
Semakin berkurang kapasitas fiskal akibat pemangkasan TKD. Sehingga tantangan bagi pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif menggali PAD tanpa membebani rakyat kecil.
“Misalnya revitalisasi sektor pariwisata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya. Pihaknya melihat destinasi wisata sebenarnya menjanjikan secara ekonomi.
Namun baru sebagian dikembangkan menjadi industri yang membantu pembiayaan daerah. “Kemudian intensifikasi dan ekstensifikasi aset daerah dengan skema kerja sama,” sebutnya.
Selanjutnya peningkatan kinerja dan restrukturisasi BUMD yang merugi. Serta menambah tapping box di setiap objek potensial seperti hotel dan restoran agar data transaksi lebih akurat dan tercatat digital.
Terakhir pembiayaan daerah dengan asumsi Silpa 2025 sebesar Rp 450 miliar menjadi Rp 407 miliar. “Kami meminta pastikan tidak terjadi mark down. Begitu juga belanja daerah pastikan jangan ada mark up,” tutupnya. (*)
Editor : Duito Susanto