KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan masih melihat ketersediaan anggaran untuk melanjutkan pengendalian banjir. Pekerjaan akan tetap berjalan, namun harus memilih skala prioritas.
Seperti diketahui, Balikpapan mengalami pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp 1,05 triliun pada 2026. Itu berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur yang harus berkurang dari rencana awal.
Kabid SDA dan Drainase Dinas PU Jen Supriyanto mengatakan, sejauh ini prioritas pengendalian banjir masih drainase di sepanjang Jalan MT Haryono di sisi kiri dan kanan.
Termasuk lanjutan perbaikan saluran sekunder Inhutani dan saluran sekunder Balikpapan Baru. Saat ini, perbaikan masih berlangsung dan butuh lanjutan tahun depan.
Mengingat ini DAS Klandasan Besar menjadi fokus prioritas wali kota Balikpapan. Ini titik yang berperan besar pada pengendalian banjir di Kota Beriman.
“Kebutuhan anggarannya total sekitar Rp 800 miliar tetapi dananya memang belum tersedia,” katanya. Wilayah ini menjadi perhatian karena efek banjir paling besar terjadi di wilayah tersebut.
Contohnya di Gang Mufakat dan sekitarnya sebagai area hilir DAS Ampal membutuhkan perbaikan. Menurutnya untuk DAS kecil, kondisi saluran sebenarnya sudah cukup baik.
“Dimensi saluran kini jauh lebih besar dan sebagian besar sudah berfungsi. Tinggal beberapa titik yang perlu penyempurnaan,” bebernya. Seperti saluran di kawasan Antasari bagian dari DAS Klandasan Kecil.
Jen menuturkan, pihaknya sudah memiliki perencanaan pembangunan saluran bawah jalan atau box culvert. Namun terkendala karena kebutuhan anggaran yang cukup besar.
Sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan hingga saat ini. “Perencanaannya sudah lengkap, tapi di lokasi ini terdapat banyak utilitas bawah tanah dan persoalan sosial yang cukup rumit,” tutupnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo