KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan berupaya agar Balikpapan bisa mendapat bantuan pembiayaan. Baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Mengingat kondisi keuangan daerah pada 2026 merosot tajam dari rencana awal. Balikpapan kehilangan dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp 1,05 triliun. Itu berdampak pada penundaan sejumlah proyek.
Kepala BKAD Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya mengoptimalkan dana berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Walau memang ada keterbatasan.
“Kami berharap kegiatan infrastruktur yang besar bisa dibiayai dari bantuan pusat dan provinsi,” katanya. Saat ini, pihaknya masih berusaha agar Balikpapan bisa mendapat perhatian lebih.
Pihaknya berharap tahun depan, Kementerian Keuangan memberi bantuan tambahan dana TKD. “Saat ini kami menghimpun dulu apa saja kegiatan infrastruktur besar untuk bisa dibiayai pusat,” bebernya.
Sehingga nantinya bisa langsung diajukan seperti pasar induk. Sebagai informasi dalam raperda APBD 2026, pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp 3,83 triliun menjadi Rp 2,95 triliun.
Kemudian belanja daerah berubah dari Rp 4,28 triliun menjadi Rp 3,36 triliun. Tentu dengan kondisi APBD yang terbatas, Balikpapan harus menghemat dan memilah alokasi anggaran.
“Proyek yang berlanjut masih program strategis tetap kita pertahankan,” imbuhnya. Seperti dalam bidang pendidikan yakni bantuan seragam gratis bagi siswa jenjang PAUD hingga SMP di Kota Minyak.
Sedangkan untuk proyek infrastruktur yang tetap berjalan yakni pembangunan sekolah terpadu. Khususnya SMP lebih dulu berlokasi di Grand City, Balikpapan Utara.
“Kemudian pada sektor kesehatan kita mempertahankan pembangunan tahap awal RS Balikpapan Timur,” sebutnya. Dia menambahkan, keuangan daerah terbatas membuat kegiatan yang dipilih super prioritas.
Terutama pada program-program yang menyentuh masyarakat. “Sehingga kami pilih alokasi anggaran untuk kegiatan yang benar-benar bermanfaat,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani