KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN–Upaya untuk membuat Balikpapan terang benderang membutuhkan biaya besar. Bahkan tagihan penerangan jalan umum (PJU) bisa mencapai Rp 2,7 miliar per bulan dengan skema pembayaran lumpsum.
Dinas Perhubungan (Dishub) bekerja sama dengan PLN UP3 untuk meterisasi PJU. Sebagai strategi mengatasi potensi terjadi pembayaran dobel dan tagihan yang bengkak dari pembayaran lumpsum.
Teranyar, telah dilakukan rapat potensi efisiensi anggaran bersama pihak-pihak terkait. Caranya bakal dilakukan pemasangan meterisasi terhadap ID pelanggan PJU yang selama ini dilakukan pembayaran lumpsum.
Itu merupakan metode pembayaran sekaligus dalam jumlah yang disepakati. Namun, skema ini diduga terjadi pembayaran dobel dan potensi pembengkakan tagihan setiap bulan.
Dishub Balikpapan bekerja sama dengan PLN sejak Desember 2025. “Kami diagnosa delapan ID pelanggan dengan nilai tagihan Rp 2,7 miliar setiap bulan,” kata Kepala Dishub Balikpapan M Fadli Pathurrahman.
Menurutnya perlu antisipasi agar anggaran daerah dapat digunakan lebih efektif. Pihaknya mengambil langkah cepat. Pertama, kerja sama dengan PLN UP3 untuk meterisasi terhadap sejumlah ID pelanggan PJU.
“Kemudian koordinasi dan survei lapangan secara bersama untuk penandaan titik-titik PJU,” ucapnya. Sesuai delapan ID pelanggan yang telah identifikasi sebelumnya.
Serta meterisasi ID pelanggan yg sudah disepakati dan tertuang dalam berita acara. “Itu memberikan potensi efisiensi anggaran pembayaran tagihan PJU setiap tahun,” ujarnya.
Harapannya dari kerja sama ini mampu mengurangi beban biaya pembayaran tagihan listrik. “Setelah ada identifikasi dan meterisasi hasil kerja sama Dishub dengan PLN UP3,” tandasnya.
Editor : Dwi Restu A