KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN–Pemkot Balikpapan masih menunggu arahan pusat, terkait rencana pengangkatan pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Itu sesuai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG).
Rencana itu juga sudah kerap disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN). Bahkan disebut pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN PPPK bakal berjalan mulai 1 Februari 2026.
Namun, pemerintah daerah hingga kini belum mengetahui pelaksanaan teknis rencana tersebut. Terutama terkait pembayaran gaji langsung dari pusat atau melalui daerah.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, selama ini SPPG dibayar langsung oleh BGN sebagai pemilik anggaran. Namun, dengan rencana perubahan status pekerja belum diketahui teknisnya.
Seperti diketahui, setiap SPPG terdiri dari 3–5 orang. Mereka yang akan diangkat menjadi PPPK yakni kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Sementara pekerja lainnya dibayar oleh mitra.
“Balikpapan bakal punya 65 SPPG. Jadi jumlah PPPK nantinya maksimal sekitar 365 orang,” ucapnya. Dia memastikan, sejauh ini belum ada wacana pelimpahan beban pembayaran gaji melalui APBD.
Semua pembiayaan terkait MBG masih berasal dari pusat alias APBN. Mengingat BGN memiliki anggaran paling besar dibanding lembaga lainnya. Yakni mencapai Rp 300 triliun untuk melaksanakan program MBG.
Menurutnya, petugas SPPG memiliki tugas berat untuk mengawal distribusi MBG hampir setiap hari. Satu dapur produksi minimal 2.500 porsi. Kemudian bertanggung jawab terhadap kualitas produksi SPPG.
Mulai cek menu, menjaga kebersihan, menyetujui pembelian barang, dan sebagainya. Serta memberi komando dengan total sumber daya manusia sekitar 50 orang.
“Tanggung jawab mereka juga besar mengendalikan kualitas dapur MBG,” sebutnya. Belum lagi latar belakang juga berasal dari lulusan S1 dan telah menjalani retret selama enam bulan untuk membentuk mental.
“Mereka ditunjuk negara untuk memonitor supaya makanan yang diterima benar-benar bersih, sehat, dan bergizi,” bebernya. Dia berharap pelaksanaan MBG semakin baik dan lancar di masa mendatang. (*)
Editor : Dwi Restu A