BALIKPAPAN - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut hingga Januari 2026, total 56 juta orang sudah menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) di 38 provinsi. Ini salah satu program prioritas presiden.
MBG menyasar kalangan siswa, ibu hamil, dan balita. Meski menelan anggaran jumbo sebesar Rp 300 triliun dari APBN, Pemkot Balikpapan memastikan dana daerah tetap aman dari pembiayaan program prioritas tersebut.
Artinya semua kebutuhan anggaran masih menggunakan dana dari APBN. “Sampai hari ini tidak ada uang APBD yang terpakai untuk MBG,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo.
Melainkan Badan Gizi Nasional (BGN) langsung yang mendapat anggaran mengelola MBG. Meski di tengah berbagai pro dan kontra dari masyarakat, program ini tetap berjalan sesuai arahan presiden.
“Keinginan presiden agar program mengarah untuk pemberdayaan masyarakat karena ada banyak tenaga kerja terserap. Termasuk ibu hamil dan balita sebagai penerima,” tuturnya.
Walau ada surat edaran bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Isinya tentang pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat pada APBD 2026. Terdiri dari belanja pusat dengan alokasi Rp 1.377,9 triliun.
Satu di antaranya untuk kebutuhan anggaran MBG. Walhasil daerah harus mengalami pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Demi keberlangsungan program prioritas pusat.
Bagus menuturkan MBG tidak menjadi beban APBD. “Sekitar dua minggu lagi, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) akan bertambah di Balikpapan,” sebutnya.
Sebelumnya hanya ada 10 SPPG di Balikpapan yang bisa beroperasi. Kini bakal terus bertambah menjadi 24 SPPG. Pemerintah daerah mendukung program MBG bisa terus berjalan optimal. Serta penerima manfaat semakin luas. (*)
Editor : Sukri Sikki