BALIKPAPAN - Ambisi pemerintah mewujudkan satu Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan bukan hal yang mudah. Kendala utama bagi pemerintah daerah sulit mencari lahan minimal 1.000 meter persegi di wilayah pusat kota yang sudah padat bangunan.
Pemerintah Indonesia menargetkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa terwujud pada 2026. Setiap wilayah masing-masing memiliki satu unit koperasi.
Meski sejauh ini pembiayaan masih berasal dari APBN. Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan lokasi alias lahan. “Tantangannya agak sulit di wilayah tengah kota untuk mencari lokasi,” kata Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo.
Sejauh ini pemerintah daerah menghadapi kendala sebatas lahan. Terlebih untuk mencari aset-aset pemerintah kota yang bisa menjadi lokasi koperasi merah putih. Sehingga Pemkot Balikpapan tidak perlu lagi melakukan pembebasan lahan.
Masalahnya standar bangunan yang ditentukan untuk koperasi merah putih juga tidak kecil. Setidaknya dengan luas bangunan 20x30 meter dan tersedia tempat parkir.
“Minimal luas lahan koperasi membutuhkan 1.000 meter persegi,” ujarnya. Bagus menilai, mencari lahan seperti ini masih memungkinkan untuk wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara.
“Namun untuk di pusat atau tengah kota ini yang problem,” sebutnya. Belum lagi jika ternyata mau tidak mau, Pemkot Balikpapan harus membebaskan lahan untuk kebutuhan koperasi merah putih.
“Total di Balikpapan ada 34 kelurahan, sejauh ini kami sudah setor 5 lahan. Seharusnya sudah mulai dibangun,” ucapnya.
Pihakya sudah menggelar rapat dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk mengawal lahan yang diajukan. “Kami minta cek kondisi tanah stabil atau tidak,” imbuhnya.
Kemudian posisi lahan tidak berada di jurang. Termasuk menghindari wilayah Mangrove karena menjadi area hutan lindung. Salah satu yang awal dibangun yakni Koperasi Kelurahan Merah Putih di Graha Indah.
“Progres sudah di atas 60 persen. Kodim yang mendapat tugas untuk pembangunan fisiknya,” ungkapnya. Sedangkan alokasi anggaran tetap dari pusat yang dititip lewat TNI.
Bagus telah meminta Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (DKUMKMP) berkoordinasi secara intens untuk mengawal proses tersebut. (*)
Editor : Sukri Sikki