KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- Wacana penempatan institusi polri di bawah kementerian, mendapat tanggapan sejumlah organisasi masyarakat di Kaltim. Di antaranya dari Panglima Tertinggi Tameng Adat Borneo, Basuki Rahmat.
Menurutnya upaya itu akan melemahkan institusi dan kewenangan polri. “Kami menolak dan tetap mendukung polri tetap di bawah naungan presiden,” ujarnya, Senin (2/2/2026).
Di bawah presiden, akan menguatkan institusi menjaga indenpendensi, profesionalitas polri. “Agar tidak intervensi kepentingan sektoral kementrian,” tuturnya.
Sementara Ketua LMP Markas Cabang IKN, Erwin Mursal menyebut, polri harus dibawah presiden. “Hukum di Indonesia berjalan baik dan profesional. Tidak ada intervensi” terangnya.
Pernyataan keras dan menolak polri dibawah kementrian ditegaskan Ketua Umum Seribu Mandau Kalimantan, Eldiansyah. “Kami menolak keras. Polri harus tetap dibawah presiden RI,” tegasnya.
Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Senin (26/1/2026) lalu. Pemahasannya isu tata kelola dan kelembagaan kepolisian ke depan.
Listyo menilai gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan posisi konstitusional kepolisian.
“Polri merupakan alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang,” jelasnya. Oleh karena itu, perubahan struktur yang menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai tidak sejalan dengan semangat konstitusi.
Kapolri bahkan menyampaikan pernyataan simbolik untuk menegaskan sikapnya. Ia mengaku tidak tertarik menduduki jabatan Menteri Kepolisian apabila posisi tersebut dibentuk di masa mendatang. “Kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tuturnya. (*)
Editor : Ismet Rifani