BALIKPAPAN - Pembangunan RS Balikpapan Barat seolah tak habis dirundung masalah. Setelah sempat terkendala sengketa lahan selama dua tahun, kini Pemkot Balikpapan terpaksa memutus kontrak pembangunan akibat kontraktor yang tak mampu mengejar target.
Fisik Rumah Sakit Balikpapan Barat masih belum kunjung terlihat di Jalan Letjen Suprapto RT 16 Kelurahan Baru Ulu. Kontraktor PT Ardi Tekindo Perkasa tidak mampu membangun. Padahal telah diberi kesempatan sejak 2024.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, pembangunan RS Balikpapan Barat tetap akan berlanjut. Namun setelah melalui proses lelang ulang. Ini masih dalam pembahasan pihak-pihak terkait.
“Secara administrasi dana 20 persen yang sudah dikeluarkan kemarin sudah clear,” tuturnya. Sayang kinerja kontraktor tak sesuai target dan akhirnya terpaksa diputus.
Alasannya dana tersebut sudah dalam bentuk pondasi dan material yang saat ini berada di lahan tersebut. Pemerintah sudah mengucurkan 20 persen dari total nilai kontrak Rp 106 miliar.
Sesuai informasi dari OPD terkait, kontraktor telah mendapat kesempatan dua kali perpanjangan waktu dan tak mampu mencapai target. Sesuai mekanisme, PPK melakukan penggantian kontraktor.
Menurutnya, pemutusan kontrak ini mungkin sudah langkah yang terbaik. “Tetapi tidak mengurangi komitmen kita untuk menjadikan rumah sakit itu rumah sakit pertama yang ada di Balikpapan Barat,” bebernya.
Pemkot Balikpapan memastikan alokasi anggaran tetap tersedia untuk kelanjutan proyek tersebut. Pihaknya ingin memberikan sarana dan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Walau dalam perjalanannya tidak lancar dan terdapat kekurangan. “Jangan sampai kekurangan ini menghambat niat dan tujuan untuk membangun fasilitas kesehatan untuk warga Balikpapan Barat,” sebutnya.
Sementara itu, masyarakat sudah menanti lama fasilitas kesehatan. Selama ini belum ada rumah sakit di kecamatan tersebut. Ini yang mendorong Pemkot Balikpapan menargetkan pembangunan rumah sakit.
Proyek RS Balikpapan Barat termasuk menjadi prioritas dalam kepemimpinan Rahmad Mas’ud. Bahkan sejak masa kepemimpinan periode pertamanya sebagai kepala daerah.
Namun pembangunan RS Balikpapan Barat tidak melalui jalan yang mulus dengan berbagai tantangan. Sejak awal pemerintah harus menghadapi gugatan sengketa lahan dengan masyarakat pada 2022.
Kurang lebih dua tahun bergulir, akhirnya pengadilan melakukan eksekusi lahan pada 30 Juli 2024. Kini kontraktor asal Surabaya yang terpilih juga gagal dan proyek harus lelang ulang. (*)
Editor : Sukri Sikki