BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menyoroti lemahnya koordinasi antar OPD yang membuat penyerahan PSU dari pengembang tak kunjung tuntas. Wakil rakyat mendorong OPD berkoordinasi dalam proses verifikasi penyerahan PSU. Total ada 17 OPD terkait yang terlibat.
Ketua Komisi III Yusri mengatakan, pihaknya melihat beberapa item prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan seharusnya bisa diserahkan kepada pemerintah kota.
Hal yang menjadi sorotan penyerahan PSU tidak diberikan secara terpisah. Misalnya bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya. Namun seharusnya diserahkan secara penuh dari pengembang.
Baca Juga: Temuan Dugaan Roti Berjamur di MBG Samarinda, Tanpa Label BBPOM dan Halal
Salah satunya adalah bozem atau bendali yang masih banyak belum diserahkan oleh pengembang. Menurutnya ini menjadi polemik dari dinas-dinas terkait yang melakukan verifikasi penyerahan PSU.
“Kami ingin sebenarnya bukan hanya satu sisi saja, tapi bisa diserahkan secara menyeluruh,” sebutnya. Yusri menilai titik kelemahan yakni terjadi miskomunikasi antara OPD terkait.
“Kami mencari solusi mudah-mudahan penyerahan PSU bisa lancar dan tidak hanya penyerahan-penyerahan aset tertentu saja,” bebernya. Seperti jalan atau bendali saja, melainkan satu kesatuan.
Contohnya untuk pengembang kecil dengan lahan sekitar 10-20 hektare. Mereka belum dapat menyerahkan bendali karena penilaian Dinas PU tidak memenuhi syarat.
Sehingga pembahasan menitikberatkan pada kepastian hukum dan kesiapan teknis PSU. Sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah. “Kami dorong mudah-mudahan ada kerjasama antara OPD terkait penyerahan PSU bisa berjalan semestinya dan layak,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki