BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota, Kamis (2/4).
Dalam agenda ini, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menekankan sembilan program prioritas yang berfokus pada kualitas dampak pembangunan bagi masyarakat, mulai dari penanganan banjir hingga pengentasan stunting.
Turut hadir Gubernur Kaltim Seno Aji bersama anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan. Musrenbang dibuka langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
Dia mengatakan, tahun depan dihadapkan tantangan stabilitas perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Dalam penyusunan RKPD, Rahmad berpesan kepada seluruh jajaran perangkat daerah harus berani melakukan penajaman program.
“Fokus kita bukan lagi pada kuantitas kegiatan melainkan pada kualitas dampak yang dirasakan langsung oleh warga,” katanya. Baik program dan kegiatan Tahun 2027 harus menjadi jawaban konkret atas isu strategis kota.
“Kami rangkum dalam 9 program prioritas pembangunan,” tuturnya. Rahmad juga berpesan kepada anggota DPRD Kaltim dapat membantu program pengendalian banjir di Balikpapan.
Mengingat dampak penanganan banjir langsung dapat menyentuh produktivitas ekonomi dan kenyamanan warga. “Sekarang baru kita alokasikan dana pengendalian banjir sekitar Rp 130 miliar, belum sampai 10 persen dari total kebutuhan,” bebernya.
Menurutnya perlu kolaborasi dan kerja sama dengan anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan yang bisa ikut mengawal. “Semoga perencanaan kita jauh lebih baik lagi setelah musrenbang ini,” imbuhnya.
Dia menyoroti mulai dari masalah pemberantasan stunting sampai penanganan banjir. Serta lainnya yang termasuk dari program prioritas pembangunan. Rahmad menyadari tidak mungkin semua tuntas seluruhnya.
Namun terpenting program penyediaan air, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan selalu melalui perencanaan sebaik-baiknya. Sehingga masyarakat mendapat bentuk pelayanan yang terbaik.
Serta Balikpapan menjadi salah satu kota nyaman dihuni. Ada pun anggaran yang tersedia Rp 600 miliar untuk menampung aspirasi. Sementara usulan dari seluruh OPD bisa mencapai Rp 4 triliun.
“Wajar namanya usulan, tapi kita akan kaji lagi mana yang lebih prioritas untuk dilaksanakan,” tutupnya. Dalam kegiatan ini pemaparan disampaikan Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Murni, Kepala Bappeda Kaltim Muhaimin, perwakilan Kemendagri, dan World Bank Group. (*)
Editor : Ismet Rifani