BALIKPAPAN - Penghentian sementara operasional 18 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Balikpapan turut berdampak luas kepada ribuan penerima manfaat. Mereka tidak dapat menikmati program makan bergizi gratis (MBG).
Kepala Disdikbud Balikpapan Irfan Taufik mengatakan, biasanya satu SPPG melayani sekitar 3-4 sekolah. Artinya dengan penghentian 18 SPPG cukup besar berdampak kepada ribuan siswa.
Sekolah tidak mendapat jatah atau distribusi MBG selama beberapa waktu ke depan. “Momen ini pas juga karena sekarang siswa jenjang SD dan SMP sedang menjalani tes kompetensi akademik (TKA) selama 10-15 hari,” ucapnya.
Namun pihaknya mengambil sisi positif dari kejadian tersebut. Menurutnya penertiban ini dalam rangka peningkatan kualitas MBG. “Rata-rata karena belum ada IPAL. Jadi ini terkait peningkatan kualitas,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sudirman Djayaleksana mengatakan, sebelumnya ada 7 SPPG yang melapor terkait IPAL. Mereka datang dengan permintaan surat keterangan.
Dirman menjelaskan, seharusnya IPAL membutuhkan dokumen persetujuan teknis (pertek). “Namun kita koordinasi dengan pusat untuk SPPG memang ada pengecualian,” sebutnya.
Dia mengaku sejak SPPG berdiri di Balikpapan, pengelola SPPG belum pernah berkoordinasi terkait IPAL dengan DLH. “Kemudian saat ada arahan wajib, mereka baru melapor,” tuturnya.
Seharusnya mereka dari awal melapor seperti kegiatan usaha lainnya. Baik perkantoran maupun perumahan, saat mengurus perizinan menyampaikan laporan. Termasuk petunjuk teknis IPAL.
Kini dari 7 SPPG yang mengajukan surat keterangan, DLH telah melakukan pemeriksaan pada beberapa dapur MBG tersebut. “Kami cek kondisi IPAL dan mengeluarkan surat keterangan serta arahan teknis,” tandasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani