BALIKPAPAN - Momen Hari Buruh 2026 di Balikpapan diwarnai curhatan pilu warga soal buruknya layanan BPJS Kesehatan, mulai dari penolakan pasien hingga pasien rawat inap yang dipaksa pulang sebelum sembuh.
Tak sedikit pertanyaan tentang kepastian layanan yang tercover jaminan kesehatan tersebut. Tak tinggal diam, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri siap turun tangan memanggil seluruh pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban.
Hal ini sudah menjadi perhatian khusus anggota legislatif. Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, pihaknya siap memanggil manajemen BPJS Kesehatan untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
“Ini menjadi dasar kami untuk memanggil semua pihak, termasuk semua manajemen rumah sakit,” ucapnya. Serta Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan. Bahkan, Alwi berencana memimpin langsung pertemuan tersebut.
Baca Juga: Budiono Janjikan Kesejahteraan Buruh: Bahas Kenaikan UMK hingga Amankan JKN Warga
Nantinya rapat difasilitasi Komisi IV yang membidangi kesehatan. Dia ingin memastikan informasi yang beredar dan meminta semua pihak terbuka. Harapannya pelayanan BPJS Kesehatan bisa lebih baik ke depan.
Terutama tidak ada lagi keluhan warga karena merasa ditolak atau tidak mendapat pelayanan dengan baik. “Target tidak ada lagi masalah bagi warga atau buruh yang menggunakan BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Baca Juga: Heboh Anggaran Rp 4,7 Miliar Makan Minum di Kelurahan Teluk Lingga, Camat Sangatta Utara Buka Suara
Sementara untuk tuntutan buruh seperti penghapusan outsourcing dan lainnya. Alwi mengatakan, legislatif siap menindaklanjuti. Namun dia meminta waktu untuk mempelajari isi petisi terlebih dahulu.
Alwi menyadari ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan dari sistem outsourcing. Menurutnya sah-sah saja kaum buruh menuntut. “Tapi saya pelajari dulu tuntutan. Kami mungkin ada pertemuan lagi,” tandasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki