BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, tak main-main dalam membenahi birokrasi di Kota Beriman. Mendengar keluhan pengembang soal perizinan yang mandek di Disperkim, ia menegaskan siap menyikat oknum yang sengaja memperlambat proses administratif.
Itu disampaikan dalam menanggapi keluhan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Timur. Rahmad mengatakan, salah satu program visi misi yang dia bawa yakni good governance.
Baca Juga: Update Program 3 Juta Rumah di Kaltim: Apersi Keluhkan Kendala Izin PKKPR di Balikpapan
Artinya memperbaiki birokrasi termasuk dari sisi pelayanan dan perizinan. “Saya baru dengar dari pengusaha bahwa mengurus izin masih lama,” sebutnya. Dia mengira selama ini tidak ada masalah terkait perizinan.
Namun berdasarkan informasi pengembang, mereka masih mengalami kesulitan perizinan di Disperkim. “Terutama dalam mengeluarkan site plan masih mengalami hambatan,” sebutnya.
Rahmad akan mempertanyakan kendala yang terjadi di lapangan. “Kalau semua tidak ada masalah secara administrasi juga lengkap. Saya akan tindak oknum yang memperlambat proses perizinan,” tegasnya.
Rahmad menambahkan, Balikpapan telah memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dia berpesan agar jangan sampai kawasan hutan mangrove atau kawasan buffer zone dijadikan perumahan.
Baca Juga: Kuota Bedah Rumah Kaltim 2026 Ditambah! Menteri Ara Pastikan Tanpa Pungutan
“Itu jadi masalah juga pasti tidak akan keluar izin karena ada peraturan,” imbuhnya. Dalam RTRW sudah diatur dengan jelas mana saja kawasan industri, perumahan, perekonomian, perkantoran, dan sebagainya.
“Jadi jangan bangun yang bukan peruntukannya atau melanggar aturan,” imbuhnya. Sebagai tindak lanjut masalah ini, Pemkot Balikpapan akan kembali menggelar pertemuan dengan Apersi dan OPD terkait.
“Kami undang mudah-mudahan datang untuk menyelesaikan masalah,” sebutnya. Rencananya kegiatan berlangsung pada Rabu (6/5). Khususnya memanggil pemangku kepentingan terkait perumahan.
Mulai dari pengembang hingga OPD seperti Disperkim, DPMPTSP, DLH, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya yang berkaitan perizinan.
Editor : Muhammad Ridhuan