KALTIMPOST. ID, BALIKPAPAN - Masalah kelangkaan BBM subsidi khususnya solar di Balikpapan, terus menjadi sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan perlunya pengawasan ketat dan regulasi lintas daerah untuk membedakan angkutan sembako dan kendaraan logistik perusahaan di SPBU.
Sebelumnya sopir truk se-Balikpapan sempat melakukan aksi damai di depan Kantor DPRD Balikpapan. Mereka turun ke jalan menyampaikan keluhan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Khususnya solar bersubsidi.
Permasalahan ini ini turut menjadi perhatian DPRD Kaltim. Terlebih dengan kondisi Balikpapan yang terkenal dengan sebutan Kota Minyak. Namun kenyataannya antrean BBM terus terjadi setiap tahun.
Baca Juga: Parkir Sembarangan di Sudirman? Siap-Siap STNK Terblokir!
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim H. Baba melihat masalah ini sesungguhnya bukan soal kelangkaan BBM. Namun memperjuangkan pengguna kendaraan BBM bersubsidi mendapatkan hak.
“Kami lihat rata-rata yang antre di SPBU merupakan kendaraan logistik besar. Jadi kenapa perusahaan yang justru menikmati subsidi,” ungkap anggota dewan Dapil Balikpapan, Rabu (6/5).
Dia menegaskan, sebenarnya yang harus menikmati BBM subsidi merupakan kendaraan kecil untuk aktivitas masyarakat. “Sementara 95 persen kendaraan yang antre saya lihat punya perusahaan,” tuturnya.
Apalagi setiap kali truk mengisi BBM berkisar 100-400 liter. “Kalau kendaraan muatan besar sebagian besar merupakan milik perusahaan, semestinya pakai BBM non subsidi,” tegasnya.
Baca Juga: Dipicu Dugaan Pelecehan Istri, Pria di Balikpapan Aniaya Korban hingga Koma 6 Bulan
Dia meminta harus ada yang turun memastikan angkutan kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi. Jika ternyata mengangkut sembako mungkin bisa saja memakai BBM subsidi.
Namun ini perlu pengawasan di lapangan. “Coba kita buat aturan agar kendaraan logistik perusahaan harus menggunakan BBM nonsubsidi. Nanti susun regulasinya bersama 10 kabupaten/kota di Kaltim,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra menambahkan, masalah BBM bersubsidi di Balikpapan sudah terjadi bertahun-tahun tanpa ada solusi.
Dia menegaskan, masalah serupa juga dirasakan oleh kabupaten/kota lain di Bumi Etam. “Saya sepakat dengan gagasan perwakilan DPRD 10 kabupaten/kota untuk mencari solusi,” sebutnya.
Pihaknya bisa bekerja sama dengan daerah lain untuk menekan masalah tersebut. Terlebih Pertamina selalu beralasan kewenangan diatur pusat. “Semoga dengan semua daerah bersatu dipimpin oleh DPRD Kaltim, masalah ini bisa klir,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo