BALIKPAPAN - Guna mengatasi masalah antrean panjang BBM bersubsidi yang kerap mengular, DPRD Balikpapan resmi membawa persoalan kelangkaan biosolar ini hingga ke tingkat pusat.
Langkah ini dilakukan oleh wakil rakyat dengan mendatangi kantor BPH Migas di Jakarta demi menuntut penambahan kuota pasokan serta jumlah SPBU penyalur di setiap kecamatan.
Sebelumnya aksi damai sopir truk dan mahasiswa terkait kelangkaan biosolar berlangsung pada 4 Mei 2026. Mereka meminta solusi atas masalah yang terjadi bertahun-tahun tersebut.
Anggota Komisi II Japar Sidik mengatakan, pihaknya mendorong BPH Migas menambah volume pasokan dan jumlah SPBU penyalur BBM subsidi di setiap kecamatan. Ini yang bisa dilakukan untuk mengatasi antrean di SPBU.
Walau ada dua SPBU yang memiliki kuota biosolar. Yakni SPBU KM 13 dan KM 15. Menurutnya saat ini distribusi solar subsidi masih hanya terpusat di wilayah Balikpapan Utara.
Sehingga terjadi penumpukan kendaraan di sana. “Kami mencari solusi penanganan antrean panjang kendaraan mengisi biosolar. Stoknya harus memenuhi kebutuhan,” tuturnya.
Selain penambahan kuota, Japar menyoroti pentingnya pengawasan untuk mencegah kebocoran ke sektor industri. Kini sudah menggunakan sistem barcode untuk meningkatkan pengawasan penerima BBM bersubsidi.
Namun yang terpenting pengawasan di lapangan perlu diperketat dengan metode kontrol 24 jam. “Kalau memastikan ada kebocoran atau tidak, tentu harus ada pengawasan lebih lanjut lagi,” tegasnya.
Terutama mereka yang antre ini sesuai dengan pengguna alias subsidi tepat sasaran. Dia menambahkan, ada banyak pembahasan ketika DPRD Balikpapan bertemu dengan BPH Migas.
“Intinya keluhan masyarakat terjadinya antrian panjang yang seakan-akan kelangkaan BBM,” tuturnya. Dia meminta BPH Migas bisa segera menindaklanjuti dengan solusi konkret untuk Balikpapan. (*)
Editor : Ismet Rifani