BALIKPAPAN - Pansus LKPJ DPRD Balikpapan mengkritik minimnya kuota pelatihan kerja di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang dinilai belum sejalan dengan visi misi wali kota dalam peningkatan SDM.
Hal ini menjadi salah satu poin dalam rekomendasi DPRD Balikpapan atas LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025 yang teah resmi diserahkan kepada pemerintah kota pada awal pekan ini.
Anggota pansus Muhammad Najib mengatakan, secara normatif kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) bagus. Namun penilaian utama justru sejauh apa out come dari setiap program.
“Apa visi misi wali kota bisa terlaksana di lapangan dengan tepat menyentuh masyarakat,” katanya. Dia memberi contoh terkait visi peningkatan sumber daya manusia (SDM) Balikpapan.
Pansus menelusuri data Disnaker untuk memastikan pelaksanaan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai upaya upgrade skill SDM Kota Minyak.
“Tapi ternyata kuota pelatihan hanya 80 orang. Bagaimana mau meningkatkan SDM masyarakat,” sebutnya. Najib menyarankan, Disnaker bisa turun ke setiap kelurahan mencari 10 orang untuk diberi pelatihan.
Terutama mereka yang baru lulus dari SMA/SMK, tidak sanggup melanjutkan pendidikan lebih tinggi. “Mereka dilatih siap menghadapi dunia kerja untuk peningkatan SDM,” tuturnya.
Kemudian menjadi perhatian implementasi bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Pihaknya memastikan program ini tidak hanya formalitas atau masih banyak masyarakat belum menikmati.
“Kami mengawasi dari sisi outcome atau secara pelaksanaan di OPD masing-masing,” tuturnya. Najib menambahkan, rekomendasi DPRD Balikpapan dapat menjadi catatan bagi APBD ke depan.
Khsusunya bagaimana visi misi wali kota diterjemahkan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. “Kami koreksi apa penggunaan APBD sudah menerjemahkan visi-misi wali kota,” tutupnya. (*)
Editor : Ismet Rifani