BALIKPAPAN - Kabar bahagia bagi para sopir yang kerap terjebak antrean mengular di Kota Minyak. DPRD Balikpapan kini tengah memperjuangkan pembangunan SPBU baru di kawasan Kariangau hingga ke BPH Migas.
Langkah strategis ini diambil bersamaan dengan kebijakan Pertamina yang resmi menambah kuota biosolar subsidi di sejumlah SPBU untuk mengurai kemacetan.
Selain itu, legislatif mendorong pembentukan tim khusus yang melibatkan pemerintah daerah, Kepolisian, Pertamina, dan unsur masyarakat agar pengawasan penyaluran biosolar di lapangan lebih transparan.
Polresta Balikpapan berkomitmen menyikat habis mafia BBM subsidi. Terlebih saat ini sudah ada tiga laporan polisi yang sedang berproses dengan 6 orang tersangka dan ribuan liter BBM ilegal telah diamankan.
Jika ditemukan oknum pengetap agar dapat melapor ke call center 110 untuk ditindaklanjuti. Serta Pertamina Patra Niaga diminta meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran biosolar di SPBU.
Kini untuk mengurai antrean biosolar, Pertamina telah menambah pasokan kuota solar subsidi tersebut. Di antaranya SPBU KM 13 dari 40 kiloliter (KL) menjadi 64 KL dan SPBU KM 15 dari 24 KL menjadi 48 KL.
“Jadi ada tambahan 20 KL di masing-masing SPBU,” kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman. Pihaknya bersama Pemkot Balikpapan terus berupaya mengusulkan penambahan SPBU Baru dan kuota BBM.
Ada pun SPBU Kariangau sebagai alternatif pengurai antrean. “Ini masih terus kita perjuangkan sampai ke BPH Migas untuk penambahan SPBU di Kariangau. Kalau Teritip masih jadi opsi lainnya,” sebutnya.
Yono menjelaskan, Kariangau sudah memenuhi syarat dan melalui verifikasi. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat terwujud,” ucapnya. Sehingga berdampak besar mengurai antrean kendaraan yang mengisi biosolar.
Poin kesepakatan lainnya sesuai keinginan sopir yang meminta operasional SPBU 24 jam guna mempercepat layanan. “Hanya saja ada waktu istirahat jam 07.00 - jam 08.00 dan jam 12.00 - jam 01.00,” tutupnya. (*)
Editor : Sukri Sikki