KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) dan satuan tugas (satgas) guna mengatasi persoalan distribusi BBM subsidi yang hingga kini belum terselesaikan.
Usulan tersebut muncul setelah pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Kilometer 13 beberapa waktu lalu.
DPRD terus berupaya mencari solusi atas berbagai keluhan yang disampaikan sopir truk terkait keterbatasan kuota solar subsidi dan distribusi yang dinilai belum tepat sasaran di Kota Balikpapan.
Baca Juga: AS dan Iran Kian Dekat Capai Kesepakatan Damai, Waktu Penandatanganan Masih Simpang Siur
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menegaskan bahwa potensi penyelewengan dan antrean panjang akan terus terjadi apabila belum ada regulasi serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Menurutnya, diperlukan aturan khusus yang dapat menjadi dasar pengawasan sekaligus penegakan sanksi terhadap berbagai pelanggaran dalam proses distribusi BBM bersubsidi.
“Pengawasan di tingkat SPBU saja tidak menyelesaikan masalah distribusi BBM subsidi,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan harus melibatkan seluruh pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
Syarifuddin mengakui sidak yang dilakukan belum menghasilkan kesepakatan khusus. Namun demikian, DPRD Balikpapan tetap mendorong pembentukan pansus untuk melakukan kajian secara menyeluruh terhadap berbagai persoalan distribusi BBM subsidi di Kota Beriman.
Selain pansus, DPRD juga mengusulkan pembentukan satgas yang bertugas melakukan pengawasan langsung di lapangan.
“Rencananya melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga perwakilan sopir angkutan,” jelasnya.
Baca Juga: Tak Mampu Beli Kaus Kaki, Ayah di TTS Oleskan Arang ke Kaki Anak Sebelum Sekolah
Komisi III DPRD Balikpapan dalam waktu dekat akan membahas usulan tersebut bersama Pemerintah Kota Balikpapan guna memperkuat sistem pengawasan dan meminimalkan potensi penyalahgunaan BBM subsidi yang dapat merugikan masyarakat.
“Bagaimana memperkuat pengawasan dan meminimalisir potensi penyalahgunaan BBM subsidi yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi