KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Kantor DPRD Balikpapan digeruduk massa dari Aliansi Balikpapan Bergerak (BARAK) dan mahasiswa gabungan perguruan tinggi pada Senin (15/6/2026).
Dalam orasi tersebut, para demonstran menuntut evaluasi kebijakan fiskal negara, pembatalan sejumlah undang-undang baru, hingga penurunan harga BBM.
Mereka hadir dengan almamater masing-masing menyampaikan orasi sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa. Demonstran mengawal 5 poin tuntutan utama dan 9 poin tuntutan daerah.
Ada pun lima poin tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kedua, mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan fiskal negara.
Di antaranya menjaga batas defisit APBN, evaluasi program prioritas (MBG dan Koperasi Desa), ketepatan sasaran subsidi, dan sinkronisasi fiskal dan moneter.
Ketiga, batalkan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 Perubahan ke 3. Keempat, batalkan UU TNI Nomor 3 Tahun 2025. Kelima, tolak dwifungsi TNI dan Polri.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir perwakilan warga Balikpapan Timur. Mereka menuntut ada penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite di wilayah timur. (*)
Editor : Thomas Priyandoko