BALIKPAPAN — Persoalan antrean Pertalite dan maraknya praktik pengetapan BBM bersubsidi di Balikpapan mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa. Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) menggelar audiensi dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Balai Kota, Kamis (18/6).
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut aksi damai yang sebelumnya digelar mahasiswa di depan DPRD Balikpapan. Dalam pertemuan itu, mahasiswa mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Pertamina mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan distribusi Pertalite yang dinilai belum optimal.
Baca Juga: Raperda Kota Ramah Lansia Balikpapan: Pemkot Usul Sanksi Pidana Penelantaran
Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Balikpapan, Hijir Ismail, mengatakan salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah evaluasi jam operasional pendistribusian Pertalite bagi kendaraan roda dua.
Selain itu, pihaknya meminta agar pasokan Pertalite tersedia di seluruh wilayah Balikpapan, termasuk Balikpapan Timur yang hingga kini belum memiliki SPBU penyalur Pertalite.
“Kami meminta pemerintah menyediakan pasokan Pertalite di Balikpapan Timur dan mendorong agar seluruh SPBU bisa menyalurkan Pertalite, tidak hanya delapan SPBU seperti saat ini,” ujarnya.
Mahasiswa juga mendesak Polresta Balikpapan menindak tegas praktik pengetapan Pertalite yang dinilai masih marak terjadi di lapangan. Menurut Hijir, aktivitas tersebut dilakukan secara terbuka dan berpotensi mengurangi kuota BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat.
“Kehadiran pengetap masih banyak di lapangan dan mereka secara terang-terangan menjual. Ini sudah menjadi lahan bisnis yang mengambil hak masyarakat penerima subsidi. Karena itu kami minta ada tindakan tegas dan penertiban,” tegasnya.
Selain kepada pemerintah dan kepolisian, mahasiswa juga meminta Pertamina membuka data kuota Pertalite yang dialokasikan untuk Balikpapan. Transparansi tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah pasokan yang tersedia sudah mencukupi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Antrean BBM di Berau Bikin Macet, Dishub Siagakan Pos Jaga di SPBU Bujangga
“Berapa sebenarnya kuota Pertalite yang diterima Balikpapan dan apakah jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi itu perlu dibuka,” katanya.
Hijir menilai antrean panjang yang kerap terjadi di sejumlah SPBU diduga turut dipengaruhi aktivitas pengetap yang membeli BBM bersubsidi secara berulang. Kondisi itu menyebabkan masyarakat harus mengantre lebih lama untuk mendapatkan Pertalite.
“Jangan sampai subsidi yang seharusnya tepat sasaran justru lebih banyak dinikmati pihak-pihak yang mencari keuntungan,” ujarnya.
Mahasiswa juga meminta pemerintah segera menyiapkan solusi sementara bagi masyarakat Balikpapan Timur yang kesulitan memperoleh Pertalite akibat tidak adanya SPBU penyalur di wilayah tersebut.
“Kami mendorong ada solusi agar masyarakat Balikpapan Timur juga dapat merasakan akses yang sama terhadap Pertalite,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan