KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Balikpapan membawa perubahan penting, khususnya pada jalur prestasi penghafal Al Quran atau tahfidz. Proses verifikasi dan validasi (verval) sudah mulai dibuka pada Rabu (24/6).
Salah satu warga Balikpapan, Wulan datang ke kantor Disdikbud Balikpapan sejak pukul 07.30 Wita. Dia mengantre untuk tahapan verval SPMB 2026 jalur tahfidz.
Wulan bercerita, ada peserta yang datang dari pukul 05.30 Wita. Bahkan saat Matahari belum muncul di langit Kota Minyak. “Sekitar pukul 08.00 Wita antrean mulai ramai,” ucapnya.
Perempuan berusia 44 tahun ini bercerita, proses verval berjalan lancar dan aman. Tidak perlu sampai antre panjang dan datang sesuai jam yang tertera.
Baca Juga: Proyek Rp 26,1 Triliun di IKN Bikin Sektor Konstruksi Makin Ngebut
“Sistem sudah bagus karena sudah ada nomor antrean verval. Tinggal datang menuju loket yang sudah ditentukan,” katanya. Hanya saja ternyata ada berkas yang belum lengkap.
Wulan diminta melengkapi sertifikat tahfidz yang sudah dilegalisasi oleh Kementerian Agama. “Kemudian diminta kembali antre lagi siang diatas jam 1,” ujarnya.
Sang anak merupakan lulusan SDIT Mutiara Rahmah ingin masuk ke SMP 3. Pilihan lain SMP dalam zona Balikpapan Utara yaitu SMP 6 dan SMP 22.
Setelah verval, orang tua murid akan melakukan pendaftaran yang bakal dibuka mulai 29 Juni 2026. Wulan mengaku sedikit khawatir karena waktu pendaftaran jalur prestasi berbarengan dengan jalur domisili.
Baca Juga: Tiga Santriwati di Samarinda Laporkan Pimpinan Ponpes Atas Dugaan Kasus Rudapaksa
“Kami prediksi pendaftar pasti akan menumpuk dua hari terakhir. Semoga server dan jaringan bagus,” harapnya. Dia harus selalu siaga memantau peringkat atau skor tetap masuk dalam satuan pendidikan yang dipilih.
Sebagai informasi, Disdikbud Balikpapan menyebutkan prestasi penghafal Alquran dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tahfidz dan dilegalisasi oleh pejabat Kemenag Balikpapan.
Berbeda dari tahun sebelumnya, SPMB kali ini tidak ada lagi tes tahfidz. Namun cukup pejabat Kemenag yang melakukan memberi legalisir sebagai bukti terakreditasi. Selain itu, Disdikbud tidak menerima syarat lainnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo