KALTIMPOST.ID-Peningkatan kualitas layanan fiskal menjadi salah satu fokus utama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Balikpapan.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan tersebut terus mengumpulkan masukan dari para pengguna layanan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem pelayanan.
Kepala KPPN Tipe A1 Balikpapan Joko Santoso menilai keterlibatan para stakeholder menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan perbendaharaan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan satuan kerja dan instansi pemerintah.
Menurutnya, evaluasi layanan tidak hanya dilakukan melalui forum tatap muka, tetapi juga melalui survei kepuasan yang secara berkala menjadi instrumen pengukuran kinerja pelayanan.
Hasil survei tersebut menjadi dasar bagi KPPN Balikpapan untuk melakukan berbagai penyempurnaan agar layanan kepada stakeholder semakin optimal.
KPPN Balikpapan memiliki wilayah kerja yang meliputi Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser. Ketiga daerah tersebut memiliki karakteristik transaksi yang berbeda, dengan Balikpapan menjadi daerah dengan volume transaksi terbesar.
“Transaksi paling banyak memang berasal dari Balikpapan. Sementara PPU dan Paser volumenya relatif tidak sebesar Balikpapan,” ungkapnya.
Besarnya aktivitas transaksi di Balikpapan membuat kebutuhan akan layanan konsultasi dan pendampingan juga semakin tinggi.
Karena itu, KPPN Balikpapan terus membuka ruang komunikasi dengan satuan kerja untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Joko mengatakan, koordinasi yang baik merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif.
Sinergi tersebut diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran agar kualitas belanja pemerintah semakin meningkat.
“Kami sama-sama mengawal pelaksanaan anggaran agar semakin baik. Koordinasi antara KPPN Balikpapan dengan satuan kerja harus lebih ditingkatkan,” katanya.
Ia menambahkan, kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas belanja pemerintah yang pada akhirnya mendorong perputaran ekonomi di daerah. Maka, penguatan komunikasi dengan seluruh mitra kerja akan terus menjadi prioritas.
“Kalau koordinasinya bagus, pelaksanaan anggaran akan semakin bagus. Itu yang terus kami dorong bersama seluruh satuan kerja,” ujar Joko.
Melalui pendekatan berbasis konsultasi dan evaluasi berkelanjutan, KPPN Balikpapan berharap kualitas layanan perbendaharaan negara dapat terus meningkat.
“Selain mempercepat proses administrasi, peningkatan kualitas layanan juga diharapkan mampu mendukung efektivitas belanja pemerintah sebagai salah satu penggerak ekonomi di Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.