KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Kasus hujan debu akibat kegiatan commissioning kilang minyak di Balikpapan terus menggelinding. Menanggapi keresahan masyarakat, Komisi III DPRD Balikpapan menuntut transparansi dan meminta pertanggungjawaban agar kejadian ini tidak diabaikan begitu saja.
Wakil rakyat di legislatif mendesak Pemerintah Kota Balikpapan terus memantau perkembangan investigasi fenomena hujan debu tersebut.
Misalnya melalui perangkat daerah terkait memastikan tidak ada efek berbahaya. Serta antisipasi jangan sampai hal serupa terjadi lagi di masa mendatang. Sebab ini berkaitan dengan kondisi warga Kota Balikpapan.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Syarifudin Oddang mengatakan, semua pihak harus duduk bersama dulu semua pihak terkait. Targetnya ada jawaban yang jelas dan tidak mengada-ada.
Pihaknya menuntut keterbukaan informasi. “Mulai dari kronologi awal dan kenapa tidak ada pemberitahuan. Sehingga kita tahu letak masalahnya dan meminta pertanggungjawaban,” ungkapnya.
Dia menegaskan tetap perlu pertemuan baik difasilitasi Pemerintah Kota atau DPRD Balikpapan. Sehingga terbuka jelas dan bisa memberi penjelasan pasti kepada masyarakat.
“Jangan sampai terkesan pembiaran atau seperti tidak ada kejadian,” tegasnya. Menurutnya ini penting, terutama bagi masyarakat yang terdampak di Balikpapan Tengah dan Balikpapan Utara.
Ia menjadi salah satu warga yang mengalami fenomena hujan debu tersebut. Legislator asal Dapil Balikpapan Utara ini awalnya mengira hanya debu biasa. Namun ternyata menyebar di seluruh area rumah. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo