KALTIMPOST.ID-Bank Indonesia (BI) memastikan kenaikan indeks harga konsumen (IHK) di Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) sepanjang Juni 2026 belum mengindikasikan terganggunya stabilitas harga pangan.
Inflasi di dua daerah tersebut dinilai masih berada dalam rentang sasaran nasional karena ditopang ketersediaan pasokan dan penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh pemerintah daerah.
Pada Juni 2026, Balikpapan mencatat inflasi bulanan sebesar 0,86 persen. Sedangkan PPU sebesar 0,39 persen. Secara tahunan, inflasi di Balikpapan mencapai 2,80 persen dan PPU sebesar 2,96 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi mengatakan capaian tersebut masih berada dalam target inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen.
Baca Juga: Gubernur Kaltim Pastikan Jalan Empat Kampung Terisolasi di Kubar Dibangun, Target Mulai Bulan Depan
Kondisi itu menunjukkan daya tahan inflasi di kedua daerah masih terjaga meski terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas. “Angka tersebut masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen,” ujar Robi.
Menurutnya, kecukupan pasokan pangan menjadi faktor utama yang menjaga laju inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, berbagai program stabilisasi harga yang dijalankan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Selama Juni 2026, Pemkot Balikpapan menggelar Gerakan Pangan Murah sebanyak sembilan kali. Selain itu, dilakukan penyebaran benih tanaman sebanyak lima kali sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Sementara itu, Pemkab PPU melaksanakan berbagai langkah pengendalian, mulai operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, Gerakan Tanam Cabai hingga pembagian bibit cabai kepada seluruh kelompok PKK di wilayah tersebut.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan rumah tangga sekaligus menjaga ketersediaan komoditas strategis.
“Konsistensi sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh anggota TPID menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan pangan tetap tersedia,” katanya.
Selain menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek, BI bersama TPID juga memperkuat strategi jangka menengah melalui kerja sama antardaerah.
Salah satunya dengan menjajaki kemitraan bersama Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang merupakan salah satu sentra produksi komoditas pangan strategis di Indonesia.
Di sektor produksi, pemerintah turut mendorong percepatan penanaman hortikultura dengan memanfaatkan curah hujan yang masih berlangsung selama Juni.
Pemanfaatan lahan pekarangan melalui program urban farming juga terus diperluas guna memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
Meski kondisi inflasi saat ini dinilai masih terkendali, BI mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pada semester II 2026.
Musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada triwulan III berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian.
Risiko tersebut semakin besar dengan adanya potensi El Nino yang diperkirakan dapat menekan hasil panen di Pulau Jawa sebagai salah satu pemasok utama kebutuhan pangan bagi Balikpapan, PPU, dan Paser.
Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi pada paruh kedua tahun ini diperkirakan turut mendorong kenaikan permintaan pangan yang berpotensi memberi tekanan terhadap pasokan apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Karena itu, BI memastikan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) akan terus diperkuat sebagai bagian dari roadmap pengendalian inflasi daerah periode 2025–2027 untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah kerja BI Balikpapan. (rd)
Editor : Romdani.