KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Masalah pelayanan air bersih dan penanganan banjir kembali menjadi sorotan tajam fraksi-fraksi di DPRD Kota Balikpapan dalam sidang pertanggungjawaban APBD 2025.
Menanggapi keresahan tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, membeberkan sejumlah langkah yang tengah dan akan diambil pemerintah daerah.
Bagus mengakui bahwa dalam satu hingga dua minggu terakhir, keresahan warga sempat meningkat akibat terjadinya kebocoran pipa di beberapa titik.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan komitmennya untuk membenahi infrastruktur dasar ini. Skema perbaikan pipa kini mulai disusun secara berkala.
“Kami tetap menyusun perbaikan pipa secara bertahap karena usia pipa sudah terlalu tua hampir 40 tahun,” ucap Bagus usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Balikpapan, Senin (13/7).
Jaringan pipa di Balikpapan sendiri diketahui mayoritas merupakan sisa pembangunan sejak tahun 1980-an, sehingga sangat rentan mengalami kerusakan.
Untuk mengatasi keterbatasan pasokan, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) telah menyiapkan rencana optimalisasi air baku melalui beberapa langkah strategis.
Baca Juga: Bukan Cuma Pedas dan Asam, Tiga Kebiasaan Makan Sepele Ini Picu Gangguan Lambung
Pertama, pengerukan Waduk Manggar. Mereka akan melakukan pengerukan sedimentasi agar waduk dapat menampung air secara maksimal sesuai kapasitas normalnya.
Kemudian pemanfaatan kolam retensi. Mengeruk kolam-kolam retensi di beberapa kawasan perumahan untuk dijadikan cadangan air baku alternatif.
Peningkatan SIPA. Menambah Suplesi Izin Pengambilan Air (SIPA) Waduk Manggar sebesar 50 liter per detik guna memperkuat kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baru Ulu.
Langkah peningkatan kapasitas ini nantinya akan diarahkan untuk menambah sambungan baru, khususnya di wilayah Balikpapan Barat.
“Tahun ini, target hampir 12.000 sambungan baru perlahan kita bisa lakukan. Dan untuk investasi yang lebih besar lagi sedang dalam kajian,” tambah Bagus.
Selain isu air bersih, Pemkot Balikpapan juga memberikan perhatian serius pada program pengendalian banjir. Pemerintah menargetkan adanya progres pembebasan lahan setiap tahunnya, khususnya di area hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang menjadi titik utama banjir.
Baca Juga: Juara Piala Soeratin U13 Balikpapan, Bintang Timur Harap Dukungan untuk Berlaga di Tingkat Provinsi
Meski pembebasan lahan dijadwalkan mulai berjalan tahun depan dengan porsi yang masih minim, Bagus berharap ada sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Saya berharap mungkin DPRD juga bisa memberikan masukan supaya dalam tiga tahun ke depan penanganan banjir bisa selesai,” ungkapnya.
Proses penyelesaian banjir ini nantinya akan bergantung pada pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan fungsi penganggaran di DPRD Balikpapan. “Harapannya ada sinkronisasi terkait penanganan banjir, terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan,” pungkas Bagus. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo