KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan mendorong pemerintah kota (pemkot) untuk meningkatkan frekuensi gelaran Job Market Fair (JMF). Langkah ini dinilai krusial untuk membantu para pencari kerja lokal menemukan peluang karier yang tepat secara lebih cepat.
Selama ini, pameran bursa kerja tersebut tercatat hanya berlangsung dua kali dalam setahun. Legislator menilai frekuensi tersebut masih perlu ditambah mengingat tingginya antusiasme dan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengungkapkan bahwa JMF merupakan instrumen penting yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya putra-putri daerah yang ingin memulai karier.
"Ini sangat baik untuk menyediakan wadah pencari kerja bertemu dengan perusahaan di satu titik kumpul," ujar Gasali.
Baca Juga: Balikpapan Bersiap Sambut 10.000 Tamu Porpamnas IX 2026, Ini Persiapannya!
Ia berharap kuota yang tersedia hingga 2.000 lowongan pekerjaan dapat terserap secara maksimal oleh para pencari kerja. Gasali juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan gelaran ini.
“Kami mengusulkan agar agenda job fair bisa dilaksanakan minimal tiga kali dalam setahun,” tuturnya. Seperti kali ini, pemilihan waktu pelaksanaan di pertengahan tahun dinilai sangat strategis karena bertepatan dengan momen kelulusan siswa SMA/SMK.
Peluang bagi fresh graduate, membuka kesempatan kerja perdana bagi lulusan baru yang belum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
Dominasi lowongan menengah. Sebagian besar lowongan yang tersedia memang ditargetkan untuk jenjang lulusan SMA/SMK sederajat.
Gasali optimistis bahwa optimalisasi JMF dapat menekan angka pengangguran di Balikpapan. “Bahkan mungkin hingga menyentuh level terendah atau zero pengangguran,” imbuhnya.
Untuk gelaran JMF berikutnya, DPRD Balikpapan berharap ratusan perusahaan lagi yang bergabung untuk menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Namun, agar penyerapan ini berjalan efektif, dibutuhkan sinkronisasi antara dunia pendidikan/pelatihan dengan kebutuhan industri.
"Kami mendorong Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan) berkoordinasi untuk melihat kebutuhan pelaku usaha," sebut Gasali.
Melalui koordinasi yang erat dengan pihak swasta mengenai formasi pekerjaan yang paling dibutuhkan, Disnaker diharapkan dapat menyusun program pelatihan kerja yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap perkembangan industri saat ini. (*)
Editor : Duito Susanto