BALIKPAPAN — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan telah merampungkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 berjalan lancar. Pelaksanaan tahun ini diklaim bersih dari praktik "titip-menitip" kursi atau zero titipan.
Penerapan prinsip SPMB yang adil, transparan, akuntabel, serta tanpa diskriminasi. "Kami bisa buktikan dengan semangat, keinginan, dan komitmen bersama bisa melaksanakan SPMB zero titipan," tegas Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, Kamis (16/7).
Menurutnya keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan penuh semua pihak untuk menjaga integritas dunia pendidikan di Kota Minyak. Irfan memastikan bahwa seluruh proses seleksi dan penerimaan siswa murni dilakukan melalui sistem online, tanpa adanya intervensi dari luar.
Demi memutus mata rantai potensi kecurangan yang kerap menjadi kekhawatiran orang tua murid setiap tahunnya. "Saya pastikan semua proses penerimaan murid hanya lewat online dari lima jalur yang tersedia. Tidak ada satu pun titipan," bebernya.
Meskipun diklaim sukses tanpa kecurangan, Disdikbud Balikpapan tidak menutup mata terhadap kekurangan yang ada. Saat ini, pihaknya tengah melakukan evaluasi dan menyusun laporan detail hasil pelaksanaan SPMB 2026.
Fokus evaluasi akan diarahkan untuk memperbaiki celah-celah sistem yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat, antara lain:
Formulasi dan pembagian sistem zonasi. Verifikasi dan aturan terkait domisili. Serta penyebaran informasi publik yang dinilai belum utuh sampai ke masyarakat.
Irfan mengakui bahwa menentukan formulasi rayon domisili (baik rayon maupun domisili prioritas) yang ideal cukup menantang. Hal ini disebabkan oleh sebaran lokasi sekolah negeri di Balikpapan yang memang belum merata di setiap wilayah.
Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri tersebut, Disdikbud Balikpapan sangat terbantu oleh kebijakan strategis yang diinisiasi oleh Wali Kota Balikpapan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menjalin kerja sama dengan 15 SMP swasta untuk memperluas daya tampung siswa. Melalui program ini, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya pendidikan.
"Alhamdulillah terbantu kebijakan wali kota yang bekerja sama dengan 15 SMP swasta dapat semakin memperluas daya tampung," ungkapnya.
Sehingga tidak ada perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta. Hal ini karena seluruh biaya operasional siswa yang masuk lewat jalur kerja sama tersebut sudah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah kota. (*)
Editor : Ismet Rifani