KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah proyeksi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada 2027.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadry, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang memasuki tahun kedua berdampak pada menurunnya alokasi dana transfer yang diterima daerah.
"Ini memang tahun kedua adanya efisiensi. Tahun 2026 sudah terdampak, dan pada 2027 juga terjadi pengurangan, terutama dana transfer dari pemerintah pusat," kata Alwi, Kamis (16/7).
Baca Juga: Kapal Nelayan Terbalik di Muara Manggar Balikpapan, Satu Orang Hilang, Tim SAR Lanjutkan Pencarian
Menurut Alwi, tren penurunan dana transfer sudah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, alokasi dana transfer untuk Balikpapan tercatat lebih dari Rp2 triliun. Nilai tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar Rp1,8 triliun pada 2026, namun realisasi yang diterima hanya sekitar Rp1 triliun. Sementara pada 2027, dana transfer diproyeksikan kembali menurun menjadi sekitar Rp800 miliar.
Ia menilai kondisi tersebut akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
"Kalau dibilang berat, memang berat. Pemangkasannya hampir 60 hingga 70 persen. Karena itu, sekarang yang bisa kita andalkan adalah PAD," ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan PAD sebesar Rp1,58 triliun pada 2026. Target tersebut direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp1,68 triliun pada 2027.
Alwi berharap target PAD tahun ini dapat tercapai karena akan menjadi dasar penyusunan target pendapatan pada tahun berikutnya.
"Mudah-mudahan target tahun ini bisa tercapai. Karena kalau tahun ini tidak tercapai, tentu akan cukup memusingkan. Saat ini yang benar-benar bisa kita andalkan adalah PAD, sebab dana bagi hasil maupun transfer pusat sudah tidak bisa terlalu diandalkan," katanya.
Ia menambahkan, tantangan penurunan dana transfer tidak hanya dialami Balikpapan. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia juga menghadapi kondisi serupa sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.(*)
Editor : Thomas Priyandoko