KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD terus mematangkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran mendatang.
Salah satu langkah yang disepakati adalah menaikkan target PAD sekitar Rp 100 miliar dibanding tahun ini. Dengan demikian, PAD Balikpapan diproyeksikan mencapai sekitar Rp 1,68 triliun.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balikpapan yang juga Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Agus Budi Prasetyo, mengatakan peningkatan PAD menjadi strategi penting untuk menjaga kemandirian fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Bentrok Berdarah di Adonara Flores Timur, 3 Tewas, 20 Rumah Terbakar, TNI-Polri Siaga Penuh
Dalam proyeksi sementara, Pendapatan Daerah Balikpapan tahun depan diperkirakan mencapai Rp 2,9 triliun. Sementara itu, Belanja Daerah dirancang sekitar Rp 3 triliun.
“Sehingga masih ada defisit yang kita pasang untuk pembiayaan dari Silpa tahun depan,” ujar Agus.
Meski demikian, Agus menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi dan dapat berubah seiring proses pembahasan anggaran. Saat ini, fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan program-program prioritas tetap berjalan optimal.
Menurut dia, struktur APBD Balikpapan ke depan juga diarahkan agar tidak terlalu bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, kontribusi PAD terus didorong agar menjadi penopang utama pembangunan.
“PAD diproyeksikan sekitar Rp 1,5 triliun dan TKD hanya Rp 1,3 triliun. Rencana tahun depan kita proyeksikan seperti itu,” katanya.
Agus menjelaskan, perhitungan tersebut belum memasukkan sejumlah komponen lain seperti bantuan keuangan, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika seluruh sumber pendapatan dihitung, komposisi antara PAD dan dana transfer diperkirakan menjadi lebih berimbang.
Baca Juga: Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Jadi Korban Scam, Tabungan Rp1 Miliar Ludes
Ia juga meluruskan informasi mengenai angka Rp 800 miliar yang sempat beredar. Menurutnya, nominal tersebut merupakan proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH), bukan keseluruhan dana transfer yang diterima daerah.
Di sisi lain, tantangan meningkatkan PAD tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Balikpapan menunjukkan tren positif, dampak perlambatan di tingkat nasional tetap terasa, terutama pada sektor kunjungan wisata.
“Kunjungan ke Balikpapan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Agus.
Untuk mencapai target yang lebih tinggi, Pemkot Balikpapan akan memperkuat posisi kota sebagai pusat jasa, perdagangan, serta Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih aktif menciptakan agenda yang mampu menarik kunjungan dari luar daerah.
“Kami berharap OPD menyesuaikan program dengan membuat banyak event di Balikpapan, baik skala nasional maupun internasional,” ujarnya.
Salah satu contoh yang dinilai berhasil adalah penyelenggaraan ajang fun run nasional oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan yang mampu menarik sekitar 6.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah berharap penyelenggaraan event-event serupa dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan PAD Kota Balikpapan. (*)
Editor : Ery Supriyadi