KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Audit Kinerja Polda Kaltim 2026 resmi dimulai melalui taklimat awal audit kinerja Tahap II digelar di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polda Kaltim.
Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memastikan seluruh pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi dan ketentuan yang berlaku.
Audit yang mencakup aspek pelaksanaan dan pengendalian serta audit dengan tujuan tertentu (ADTT) PNBP dan BLU Itwil II Itwasum Polri tersebut menjadi salah satu instrumen pengawasan internal Polri dalam mendorong peningkatan kualitas manajemen organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: 66 Siswa Bintara Polri Mulai Digembleng Jadi Garda Terdepan Pelayanan SPKT
Audit dibukan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro diikuti para Wakapolresta, Wakapolres, Kabag, Kasat, dan Kasi mengikuti kegiatan secara virtual melalui video conference dari masing-masing satuan wilayah.
“Bertujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja,” ungkap Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Tedy Sopandi.
Termasuk sebagai pengendalian organisasi, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain menjadi sarana pengawasan, audit juga diharapkan mampu menjadi media evaluasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi di seluruh satuan kerja maupun satuan.
Kapolda menekankan, pentingnya dukungan penuh dari seluruh jajaran terhadap proses audit dengan menyajikan data, dokumen, dan informasi yang lengkap, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, audit kinerja bukan sekadar kegiatan pemeriksaan administrasi, tetapi menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan semakin efektif dan profesional.
Kapolda juga mengingatkan agar seluruh satuan kerja menjadikan audit sebagai bagian dari budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Audit kinerja bukan semata-mata proses pemeriksaan, melainkan momentum evaluasi untuk memperbaiki sistem kerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memperkuat akuntabilitas di setiap satuan kerja,” jelasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo