BALIKPAPAN – Seluruh fraksi di DPRD Kota Balikpapan menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan strategis yang menjadi perhatian pemerintah kota, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Pendapat akhir fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Raperda LPJ APBD 2025.
Sekretaris Fraksi Gerindra, Siswanto Budi Utomo, mengatakan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan administrasi keuangan daerah perlu dibarengi dengan percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik.
"Untuk menghindari penumpukan pengerjaan proyek di akhir tahun, kami menyarankan agar skema penetapan lelang dini sudah mulai berjalan sejak triwulan pertama," ujarnya.
Baca Juga: DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Balikpapan 2025, Tinggal Menunggu Evaluasi Gubernur
Gerindra menilai mekanisme lelang dini akan membuat pelaksanaan proyek lebih efektif sehingga kualitas pekerjaan dapat terjaga dan tidak dikejar batas waktu pada akhir tahun anggaran.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui penambahan tim ahli sebagai upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sektor kesehatan, fraksi tersebut meminta evaluasi pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Sementara pada sektor pendidikan, Gerindra mengapresiasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai berlangsung transparan dan objektif. Mereka berharap pemerintah tetap mengawal kelancaran proses belajar mengajar setelah penerimaan siswa selesai.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Haris, meminta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan daerah guna meningkatkan PAD pada tahun mendatang.
Fraksi PDIP juga menyoroti persoalan infrastruktur dasar, khususnya layanan air bersih yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
"Kami meminta Wali Kota melalui Direktur Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) segera menyelesaikan krisis air bersih dan meningkatkan standar pelayanan bagi warga," tegas Haris.
Dengan disetujuinya Raperda LPJ APBD 2025, DPRD berharap berbagai catatan yang disampaikan fraksi dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Balikpapan.
Editor : Muhammad Ridhuan