KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Komisi II DPR RI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri menggelar kegiatan Rebranding Dukcapil di Aula Balai Kota Balikpapan pada Kamis (6/8/2026).
Acara bertajuk Penyelenggaraan Jemput Bola untuk Verifikasi Kependudukan dalam rangka Perlindungan Sosial (Perlinsos) ini digelar untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran serta mempermudah pendataan program nasional.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menyampaikan bahwa validasi data kependudukan sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam distribusi bansos, khususnya bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4.
"Pendataan Perlinsos saat ini sudah mencapai 22 persen dari total 268.000 Kepala Keluarga (KK). Mudah-mudahan dalam 2–3 bulan ke depan bisa kita selesaikan, sehingga tidak ada lagi kesalahan pendataan bansos," ujar Bagus.
Baca Juga: Sektor Tambang Masih Jadi Tulang Punggung, Ekspor Kaltim Tembus USD2,16 Miliar
Sebagai langkah transparansi dan keterbukaan publik, Pemkot Balikpapan turut mengundang berbagai elemen masyarakat dalam agenda ini. Mulai dari agen Perlinsos, pengemudi ojek online (ojol), hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).
Pelibatan ini dilakukan untuk menjawab keraguan masyarakat mengenai akurasi data kependudukan yang selama ini digunakan. Bagus berharap program Perlinsos ini menjadi titik awal terwujudnya integrasi data kependudukan yang akurat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan administrasi kependudukan (adminduk) di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Balikpapan.
Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan menghadapi dinamika perubahan dan mobilitas data penduduk yang sangat tinggi dan cepat. Karena itu, verifikasi data kependudukan secara berkala menjadi kunci utama kesuksesan program bantuan sosial.
Melalui kegiatan ini, Aus berharap kesadaran masyarakat Kota Minyak dalam memperbarui data administrasi kependudukan semakin meningkat.
"Harapannya, kesadaran penduduk meningkat dalam mendaftar Perlinsos, terutama terkait masalah adminduk dan verifikasi jika ada perubahan data," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki